IDI Desak Audit RS dan BPJS Usai Tragedi Yusrizal: Pelayanan Kesehatan Tak Boleh Diefisiensi

Suara.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah mengaudit sistem pelayanan rumah sakit dan pelaksanaan program BPJS Kesehatan menyusul tragedi yang dialami mendiang Yusrizal. 

Menurutnya, perlu dipastikan apakah pasien yang sempat mengeluh harus menunggu sekitar delapan jam di instalasi gawat darurat (IGD) sebelum mendapat ruang rawat itu dipengaruhi persoalan sistem, termasuk kemungkinan dampak kebijakan efisiensi.

"Sistem pelayanan di rumah sakit tersebut harus diperbaiki. Jangan-jangan rumah sakit melakukan hal tersebut karena ada efisiensi yang dilakukan oleh BPJS. Itu juga harus dibedah," kata Slamet kepada Suara.com, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, audit diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti mengapa pasien harus menunggu hingga delapan jam sebelum mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Pemerintah juga ditekankan untuk membedah kemungkinan persoalan yang terjadi pada sistem BPJS.

Slamet menegaskan, sektor pelayanan kesehatan tidak boleh menjadi sasaran kebijakan efisiensi apabila berpotensi mengganggu keselamatan pasien.

"Di bidang pelayanan tidak boleh ada efisiensi. Karena urusannya dengan nyawa," tegasnya.

Ia pun mendesak Kementerian Kesehatan sebagai regulator segera mengambil langkah konkret dengan menerjunkan tim audit sekaligus mengevaluasi regulasi yang berlaku.

"Kementerian Kesehatan sebagai institusi tertinggi di bidang kesehatan, regulasinya disempurnakan. Segera turunkan tim untuk melakukan audit, kenapa pasien itu 8 jam baru ditangani, ini yang krusial," pungkas Slamet.

Kasus ini bermula dari unggahan Yusrizal di media sosial Threads yang mengaku harus menunggu sekitar delapan jam di IGD sebelum mendapatkan ruang rawat inap. Beberapa hari kemudian, Yusrizal meninggal dunia. 

Baca Juga: Viral Komentar Tak Berempati Nakes ke Pasien BPJS, RSUP Dr. Sardjito Buka Suara

Unggahan tersebut kembali viral setelah beredar tangkapan layar komentar sejumlah akun yang diduga milik dokter maupun tenaga kesehatan yang dinilai tidak berempati terhadap keluhan pasien.