Sering 'Pecah Kongsi', Haruskah Jabatan Wakil Kepala Daerah Dihapus? Ini Kata Pakar UGM

Suara.com - Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Masudi, menyoroti wacana penghapusan posisi wakil kepala daerah dalam pilkada.

Menurutnya wacana itu layak dipertimbangkan dengan berbagai evaluasi yang harus dilakukan.

Menurut Wawan, keberadaan wakil kepala daerah selama ini tidak selalu efektif dalam membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan.

Bahkan, relasi kepala daerah dan wakilnya kerap memunculkan ketegangan yang justru mengganggu fungsi pemerintahan.

"Jadi memang sebenarnya ini wacana yang menurut pendapat saya juga patut untuk dipertimbangkan," kata Wawan, kepada Suara.com, Sabtu (8/8/2026).

Ia bilang evaluasi diperlukan untuk melihat apakah keberadaan wakil kepala daerah benar-benar dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan. Sebab, konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berdampak pada pelayanan publik hingga kondisi birokrasi.

"Bahkan sering kali melahirkan ini ya, hubungan-hubungan yang tidak perlu ya, ketegangan-ketegangan yang tidak perlu antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," ujarnya.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM itu menilai persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai jabatan politik.

Terlebih jika keduanya berasal dari kekuatan politik berbeda, hubungan pemerintahan berpotensi berubah menjadi arena kontestasi dan persaingan.

Baca Juga: 15 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Kena OTT KPK, Ongkos Politik Mahal Jadi Pemicu?

"Kalau mereka berasal dari kekuatan politik yang berbeda, ya pasti nuansa kontestasi, persaingan, itu sangat mungkin," ucapnya.

Persaingan itu menjadi persoalan serius apabila berlangsung ketika masa kepemimpinan masih berjalan.

Kontestasi politik yang masuk ke dalam pemerintahan berpotensi menciptakan ketegangan dan membuat fungsi pemerintahan tidak efektif.

"Bahayanya kan kalau kontestasi persaingan terjadi di tengah-tengah masa kepemimpinan toh. Itu yang membuat kemudian ketegangan muncul, tidak efektif, dan seterusnya tadi," tuturnya.

Selain persoalan konflik, kata dia, efisiensi pemerintahan menjadi alasan lain mengapa wacana tersebut layak dikaji. Setiap jabatan politik membawa konsekuensi terhadap anggaran negara, mulai dari penggajian hingga berbagai fasilitas dan program yang melekat pada jabatan tersebut.

"Tentu efisiensi pemerintahan juga menjadi kata kunci yang lain ya," imbuhnya.