WALHI: Sebutan "Bencana Alam" Tak Boleh Menutupi Kerusakan Ekologis

Desk Disaster WALHI Region Sumatera dan Jawa dibentuk untuk memperkuat kesiapsiagaan komunitas, mempercepat respons terhadap masyarakat terdampak, mendukung pemulihan pascabencana, sekaligus mengawal perubahan kebijakan.

WALHI menilai masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek utama dalam penanggulangan bencana. Pengetahuan masyarakat mengenai lingkungan dan ruang hidupnya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko.

Dalam deklarasi tersebut, peserta juga menyatakan solidaritas kepada sejumlah komunitas yang tengah mempertahankan ruang hidupnya, termasuk masyarakat di sekitar Gunung Gede Pangrango yang menghadapi ancaman pembangunan panas bumi (geothermal) serta masyarakat Papua yang menghadapi krisis ekologis.

Perwakilan WALHI Jambi, Wahdan Lubis, menilai penggunaan istilah "bencana alam" berpotensi mengaburkan akar persoalan sekaligus tanggung jawab negara dalam mencegah kerusakan lingkungan.

"Selama kerusakan ekologis terus dibiarkan dan pembangunan masih mengorbankan daya dukung dan tampung lingkungan, bencana akan terus diproduksi sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan," ujarnya.

Sementara itu, Manager Pengelolaan Isu Bencana Ekologis WALHI Nasional, Melva Harahap, mengatakan pengurangan risiko bencana harus berjalan bersama perlindungan fungsi ekosistem dan pengetahuan lokal.

"Karena itu, dalam pemulihan fungsi ekosistem pemerintah juga harus memastikan setiap kebijakan pembangunan harus mengacu pada peta rawan bencana yang disusun secara partisipatif," katanya.

Bagi WALHI, penanganan bencana karena itu tidak cukup berhenti pada respons setelah kejadian. Mengurangi risiko juga berarti membenahi kebijakan dan praktik yang sejak awal dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap bencana.

Baca Juga: Korban Gempa Bumi Venezuela Melonjak, 60 Ribu Orang Dirawat di Rumah Sakit