Satgas Galapana DPR RI ke Ruteng, Kumpulkan Menteri hingga Bos BUMN untuk Tangani Korban Gempa

Suara.com - Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI bergerak cepat merespons bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dipimpin oleh jajaran pimpinan DPR RI, Satgas Galapana melakukan peninjauan langsung ke titik-titik terdampak untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang maksimal dan cepat.

Kehadiran Satgas Galapana DPR RI di lokasi bencana menjadi bentuk nyata pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah dalam situasi darurat.

Fokus utama kunjungan ini adalah menyelaraskan langkah taktis antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait agar bantuan serta proses pemulihan tidak terhambat oleh birokrasi.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang memimpin delegasi tersebut di Ruteng, Manggarai, menegaskan pihaknya memerlukan gambaran utuh mengenai kondisi lapangan saat ini.

DPR, kata dia, menginginkan laporan yang transparan untuk menentukan kebijakan pendukung dalam waktu singkat.

"Kami dari DPR sengaja datang langsung sebagai bentuk tanggungjawab penanganan tanggap darurat gempa NTT. Kami minta laporan kondisi terkini untuk menyusun langkah taktis yang segera diambil. Kami juga ingin memastikan semua penanganan, terutama untuk warga terdampak, cepat dilakukan," kata Cucun Ahmad Syamsurijal di Ruteng, Minggu (16/8/2026).

Langkah Taktis dalam 48 Jam Kedepan

Cucun menjelaskan, kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan untuk menjaring aspirasi dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah serta kementerian di lapangan.

Baca Juga: Gempa Flores, Ratusan Paket Bantuan Darurat Disalurkan ke Lima Titik Pengungsian

DPR menginginkan segera menindaklanjuti temuan tersebut melalui jalur koordinasi tingkat tinggi, guna menentukan arah kebijakan dalam satu hingga dua hari ke depan.

"Kita harus melakukan banyak hal segera, setidaknya dalam satu atau dua hari ke depan. Kita akan koordinasikan semuanya," kata dia.

Kecepatan koordinasi ini dinilai krusial, mengingat dampak gempa magnitudo 7,7 yang cukup masif dapat memutus akses logistik dan komunikasi jika tidak segera ditangani secara terpadu.

DPR secara khusus menyoroti peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial sebagai garda terdepan dalam penyaluran bantuan logistik dan evakuasi.

"Yang pasti dan terutama adalah, harus ada kepastian soal penanganan korban gempa. Itu yang kami kejar," kata dia.

Dampak Meluas di Luar Kabupaten Manggarai