- Data CSIS mencatat 1.851 insiden kekerasan kolektif di Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025.
- Aksi main hakim sendiri terjadi akibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum negara.
- Psikolog menyarankan masyarakat menjauhi kerumunan kekerasan serta mengontrol emosi demi menegakkan kemanusiaan sejati.
"Faktor dominan, bener. Jadi karena ketidakpercayaan terhadap institusi tersebut, akhirnya membangunlah kehakiman atau penghakiman ala-nya sendiri gitu loh," tegas Tika saat dihubungi.
Ia mencontohkan tindakan ekstrem seperti pembakaran pelaku begal yang lahir karena masyarakat merasa hukum negara tidak lagi bisa diandalkan.
Senada dengan itu, Hamdi menambahkan bahwa "hukum rimba" sering kali mengambil alih ketika masyarakat merasa aparat lambat dan pelaku kejahatan mudah lolos. Tekanan ekonomi pun memperburuk keadaan.
"Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial makin menjauh... Jadi perasaan ini mudah dipicu kalau ada kejadian seperti maling atau begal tertangkap," jelas Hamdi.
Paradoks Schadenfreude dan Ketidakadilan
Ada sisi gelap dalam psikologi kita saat menyaksikan "penjahat" dihajar massa. Psikolog Forensik, Reza Indragiri menyebutnya sebagai Schadenfreude dalam istilah Jerman.
"Sebuah paradoks, bahwa ketika kita menyaksikan kekejaman... di satu sisi kita takut, di satu sisi kita ngeri, tapi pada sisi lain kita justru merasa puas, merasa lega melihat bandit melihat bedebah sudah dihajar," ungkap Reza saat dihubungi.
Namun, Reza mengkritik betapa diskriminatifnya aksi massa ini. Kita begitu buas terhadap pencuri kelas teri, namun seolah tak berdaya pada koruptor.
"Ke maling-maling kelas receh kita sanggup untuk menghabisinya. Tapi ke maling-maling kelas raksasa, eh gemetar lutut kita," sindirnya.
Baca Juga: Kritik Atraksi Kemerdekaan Elite, Kolektif UGM Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Reza juga mengingatkan bahwa aksi melangkahi hukum ini bukan hanya milik rakyat jelata. Sejarah mencatat negara pernah melakukan hal serupa melalui peristiwa Petrus (Penembak Misterius), itu terjadi kala era Orde Baru (Orba).
Kini, aksi serupa bermutasi ke dunia digital, seiring masifnya penggunaan media sosial. Dalam bentuk online vigilantisme seperti doxing.
"Hukum seolah segan hidup tak mau untuk memproses orang ini maka bisa saja saya... hukum orang ini dengan cara doxing," jelas Reza.
Jalan Menuju Kemerdekaan Sejati
Keadilan tidak boleh digantikan oleh kemarahan massa. Media sosial yang sering memamerkan video kekerasan seolah-olah hal itu wajar, harus mulai diimbangi dengan edukasi kembali mengenai nilai kemanusiaan.
Sebagai solusi praktis, Hamdi Moeloek menyarankan agar individu memiliki kontrol diri untuk tidak larut dalam emosi kolektif.
"Kalau yang teriak ‘maling’, menjauh aja dari kerumunan, lebih baik pro aktif hubungi call center emergency atau polisi... Sedapat mungkin mengontrol emosi tidak bergabung ke kerumunan," pesannya.
Merdeka yang sesungguhnya bukan hanya bebas dari belenggu bangsa lain, tapi juga berani untuk tidak membiarkan amarah mengambil alih akal sehat dan nurani kita.
Berita Terkait
-
Kritik Atraksi Kemerdekaan Elite, Kolektif UGM Kibarkan Bendera Setengah Tiang
-
Semarak Kemerdekaan Tak Lagi Ramai di Lapak Pedagang, Penjualan Anjlok hingga 75 Persen
-
Seskab Teddy Indra Wijaya Salahi Aturan di HUT RI ke-81 Gegara Pakai Pin Ini?
-
Solidaritas dengan Korban Gempa Flores, Pemerintah Tunda Pesta Kembang Api di Monas
-
Tak Pasang Bendera hingga Ogah Ikut Lomba, Alasan Warga di Balik Sepinya Euforia Kemerdekaan
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Turnamen Dikemas Lebih Berbeda, Ratusan Pemain Bakal Adu Kekuatan Tenis Meja
-
Gempa Flores Disusul Dua Gempa Besar di Sumatra dan Sulawesi, Benarkah Gempa Menjalar?
-
175 Perahu Bakal Ramaikan Festival Pacu Jalur 2026 Kuansing, Berikut Daftarnya
-
Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?
-
Sebanyak 86 Persen BTS yang Rusak Akibat Gempa Flores Sudah Beroperasi Lagi
-
5 Sabun Cuci Muka untuk Bruntusan di Dahi dan Pipi, Lengkap dengan Ulasan Pengguna
-
Prabowo-Gibran Kompak Pakai Beskap, Pimpin Kemeriahan Karnaval Kemerdekaan di Monas
-
Dari Bundaran HI, Warga Titip Harapan untuk Indonesia di HUT Ke-81 RI
-
KPK Tak Sanksi Etik Setya Budi Dias di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Ini Alasannya
-
Lanud Seluruh Indonesia Bakal jadi Posko Gempa NTT, Hercules Siap Angkut Bantuan