Gejolak Aceh dan Papua, Gatot Nurmantyo Soroti Akar Masalah

Suara.com - Memanasnya isu kerusuhan yang dipicu penurunan bendera Merah Putih di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026 lalu serta masih berlanjutnya konflik kekerasan di Papua mendapat banyak sorotan. Beberapa pihak menilai hal tersebut terjadi lantaran adanya pengabaian pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berpendapat kejadian-kejadian tersebut disebabkan makin besarnya jurang ketimpangan antara kebijakan pemerintah pusat dan kesejahteraan daerah.

Pada kasus di Aceh, Gatot menduga hal itu dipicu oleh ketidaksigapan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan daerah yang dijuluki Serambi Mekkah itu pada akhir November 2025 lalu.

Apalagi, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto dengan mengurangi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) memberikan dampak pada ketidaksanggupan APBD pemerintah daerah dalam menangani bencana.

"Urat nadi ekonomi di daerah itu adalah APBD. Ketika APBD dikurangi, urat nadi itu akan terhambat," kata Gatot dalam webinar Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab pada Rabu (19/8/2026).

Lulusan Akmil 1982 itu juga menilai kerusuhan tersebut merupakan bentuk kemarahan warga Aceh yang terakumulasi selama beberapa waktu terakhir. Padahal, masyarakat Aceh mempunyai kontribusi besar pada masa awal kemerdekaan.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah membaca peristiwa tersebut sebagai alarm pengingat agar kemarahan serupa tidak menjalar ke berbagai daerah lain.

Ia juga menegaskan kasus-kasus kerusuhan tersebut tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, tetapi harus ditelusuri secara jauh lebih komprehensif untuk menemukan akar persoalannya.

Selain di Aceh, isu serupa juga masih dialami masyarakat Papua yang dilanda konflik antara TNI dan TPN-PB.

Baca Juga: Masa TNI Disuruh Masak?: Gatot Nurmantyo Kritik Masifnya Militer di Program MBG dan Kopdes

Alih-alih menggunakan pendekatan kekerasan, Gatot menyarankan pemerintah lebih membuka ruang dialog untuk dapat memahami tuntutan masyarakat di daerah.

"Seharusnya tidak melakukan operasi tempur, tetapi operasi teritorial untuk merebut hati dan pikiran rakyat," tegasnya.

Reporter: Alif Bintang