- Dosen UGM Sri Wiyanti Eddyono menyatakan penanganan kekerasan berbasis gender di Indonesia mengalami kegagalan sistemik karena lemahnya perlindungan negara.
- Keberadaan Satgas PPKS di berbagai perguruan tinggi dinilai tidak efektif serta hanya menjadi formalitas untuk menjaga reputasi institusi kampus.
- Perubahan iklim serta pembakaran hutan yang memicu kemiskinan ekstrem pada 2030 memperparah kerentanan perempuan dan anak secara sistematis.
Fenomena main hakim sendiri dan pemanfaatan media sosial akhirnya menjadi jalur terakhir masyarakat akibat hilangnya kepercayaan terhadap instrumen resmi.
Penanganan kasus baru berjalan aktif setelah mendapat perhatian publik luas. Sementara persekusi terhadap kelompok minoritas justru makin meningkat di berbagai daerah.
Situasi ketidakadilan gender ini makin diperparah oleh ancaman krisis lingkungan hidup dan kerusakan ekosistem yang terstruktur.
Merujuk pada riset ASEAN dan UN Women, fenomena perubahan iklim mengancam posisi Indonesia hingga diproyeksikan mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan ASEAN pada tahun 2030, di mana kelompok perempuan menjadi pihak yang paling rentan terdampak.
"Akan ada prediksi tingkat kemiskinan perempuan dan laki-laki akibat perubahan iklim akan tertinggi di ASEAN (pada) 2030," ujarnya.
Iyik menegaskan bahwa keterpurukan ekologis tersebut bukan sekadar bencana alam biasa. Melainkan dipicu oleh aktivitas pembakaran hutan secara sengaja yang merusak ruang hidup masyarakat.
Kerusakan lingkungan akibat pembakaran hutan ini secara langsung memiskinkan secara sistematis kelompok perempuan dan anak, serta memperlebar jurang ketimpangan sosial di Indonesia.
Kondisi tersebut makin memprihatinkan lantaran ditambah tingginya angka kematian ibu, partisipasi kerja perempuan yang rendah, hingga minimnya akses terhadap teknologi informas.
Iyik mendesak pemerintah dan lembaga pendidikan untuk segera merombak strategi pencegahan secara menyeluruh, menghentikan pembakaran hutan, serta menghapus segala bentuk pembiaran kekerasan struktural.
"Perlu ada rekomendasi dalam konteks yang lebih sistemik, terutama dalam konteks pendidikan. Artinya bahwa pendidikan kita tidak lagi hanya pendidikan yang biasa-biasa saja. Dia harus merambah pada isu-isu yang basic ke keadilan gender, ketidakadilan gender, dan isu-isu lain," tandasnya.