Kasus Korupsi Rektor Unsoed, DPR Tergaskan Pendidikan Tinggi Bukan Tempat Transaksi

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bila pendidikan tinggi bukan ruang untuk bertransaksi bagi mereka yang memiliki finansial berlebih. Praktik suap tidak boleh terjadi di perguruan tinggi manapun.

Lalu merespons penangakapan Rektor Universitan Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmad Sodiq ditangkap karena diduga terlibat pengondisian penerimaan mahasiswa baru.

"Kami atas nama Komisi X DPR RI menyatakan rasa prihatin dan sangat menyayangkan jika dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman benar terjadi," kata Lalu di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Legislator dari Fraksi PKB ini mengingatkan bahwa penerimaan mahasiswa baru harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, serta berbasis pada prestasi calon mahasiswa bukan kedekatan dengan pihak tertentu atau kemampuan membayar.

Meski menghormati asas praduga tak bersalah dan proses hukum di KPK, Lalu menyebut kasus ini harus menjadi momentum pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru, khususnya pada seleksi jalur mandiri.

"Jangan sampai persoalan ini justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi," ujarnya.

Dia menuturkan Komisi X DPR RI berencana memanggil kementerian terkait (Kemendiktisaintek) untuk meminta penjelasan mengenai langkah penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Apalagi, kata dia, Komisi X DPR RI baru saja menyelesaikan Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB) yang memuat rekomendasi penting untuk perbaikan sistem seleksi ke depannya.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto, Banyumas. Sebanyak sembilan orang, termasuk Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq dan dua wakil rektornya ditangkap dalam penindakan tersebut.

Baca Juga: KPK Berharap Sidang Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Bakal Lanjut ke Pembuktian

Lembaga Antirasuah mensinyalir penangkapan para petinggi kampus negeri tersebut berkaitan erat dengan praktik manipulasi pada proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya di jalur mandiri Fakultas Kedokteran Unsoed.