- Menteri Wihaji menegaskan pelayanan KB pascapersalinan harus memberi manfaat nyata dan tidak sekadar mengejar target administratif.
- POGI mengusulkan pengintegrasian pelayanan KB pascapersalinan dengan layanan kesehatan ibu sejak masa kehamilan hingga masa nifas.
- Peningkatan kualitas pelayanan memerlukan inovasi edukasi kreatif serta proses konseling yang memberikan ruang bagi keputusan pasien.
Suara.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Dukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target administratif. Menurutnya, program tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi ibu dan anak.
Hal itu disampaikan Wihaji saat membuka kegiatan Intensifikasi Pelayanan KB Pascapersalinan.
Wihaji mengatakan, KB pascapersalinan merupakan bagian dari upaya memastikan ibu dapat merencanakan kehamilan berikutnya. Dengan demikian, keluarga memiliki waktu dan kesiapan yang cukup untuk memberikan pengasuhan serta memenuhi kebutuhan anak.
Menurut dia, perencanaan kehamilan berkaitan dengan kesempatan anak memperoleh ASI, pola asuh, asupan gizi, kesehatan, hingga tumbuh kembang yang optimal.
“KB pascapersalinan adalah memastikan bahwa nanti anak-anak kita, yang kita layani, ibu-ibu, bisa memastikan keluarganya berencana, bisa memastikan anak berikutnya atau anak yang sekarang baru dilahirkan dapat pola asuh, dapat ASI, kemudian juga tentu pola asuhnya betul-betul optimal,” ujar Wihaji, dikutip Rabu (16/9/2026).
Oleh sebab itu, menurutnya, penguatan pelayanan KB pascapersalinan membutuhkan inovasi. Tantangannya, kata dia, bukan hanya mengenai ketersediaan alat kontrasepsi maupun tenaga kesehatan.
Edukasi, pencatatan, serta upaya membangun kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelayanan KB pascapersalinan.
Karena itu, menurut Wihaji, pendekatan komunikasi kepada masyarakat perlu mengikuti perkembangan zaman dan karakter generasi saat ini.
“Mesti ada inovasi, mesti ada kebijakan, mesti ada sesuatu yang baru. Termasuk kita bikin Permen (Peraturan Menteri), itu bagian dari inovasi, bukan ngakali. Tapi memang selama ini kita ini tercatat dalam administrasi, itu data,” imbuhnya.
Ia juga mendorong agar edukasi mengenai KB pascapersalinan dikemas secara lebih kreatif dan menarik.
Menurut Wihaji, masyarakat perlu memahami bahwa KB tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi. Lebih jauh, KB merupakan bagian dari perencanaan keluarga untuk mendukung kualitas generasi berikutnya.
Pendekatan komunikasi tersebut, lanjutnya, perlu menyesuaikan perubahan perilaku masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PP Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dr. Dhika Prabu Armadhanu mengusulkan agar pelayanan KB pascapersalinan diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan ibu sejak masa kehamilan hingga masa nifas.
Menurut Dhika, integrasi tersebut penting agar ibu memiliki waktu yang cukup untuk memperoleh informasi mengenai pilihan kontrasepsi dan menentukan metode yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhannya.
“KB pascapersalinan bukan hanya tentang memberikan kontrasepsi setelah persalinan, tetapi bagaimana kita memastikan ibu mendapatkan informasi dan konseling sejak dini, kemudian pilihan tersebut dapat dikonfirmasi setelah persalinan dan ditindaklanjuti pada kunjungan nifas,” ujar Dhika.