- Kepala BGN Sudaryono mengumumkan rencana pembuatan marketplace khusus pengadaan bahan pangan MBG.
- Sistem digital terintegrasi ini bertujuan menata rantai pasok, mencegah kecurangan harga, serta memperketat pengawasan tujuh komoditas pangan utama.
- Marketplace pengadaan bahan pangan MBG tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem digital ini dirancang untuk menutup celah permainan harga, kickback hingga pengadaan bahan pangan berkualitas buruk.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut dibutuhkan untuk menata rantai pasok bahan pangan MBG sekaligus membuat proses pengadaan lebih transparan.
Rencana itu disampaikan Sudaryono dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI terkait RKA K/L Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Sudaryono, dinamika harga pangan menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi. Dia mencontohkan harga daging ayam yang tinggi ketika harga telur justru berada di level rendah.
Karena itu, BGN tengah merancang sistem pengadaan digital yang mekanismenya akan mengadopsi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Jadi belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diaku tinggi, diaku bagus, supaya dia ngambil untung dan lain sebagainya," ujar Sudaryono.
Marketplace tersebut nantinya akan menata proses pengadaan mulai dari identitas pemasok, harga, transaksi hingga perpajakan.
Tujuh Komoditas Jadi Prioritas
BGN akan memperketat pengadaan tujuh komoditas utama yang dinilai penting dalam pemenuhan gizi penerima MBG.
"Yang pertama beras, enggak boleh pakai SPHP. Yang kedua minyak goreng, tidak boleh pakai minyak goreng Minyakita. Yang ketiga ayam, telor, daging, ikan, dan susu," katanya.
Sudaryono menekankan kelompok protein hewani membutuhkan penanganan khusus karena sebagian besar merupakan bahan pangan segar.
Penanganan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan hingga keracunan makanan yang pada akhirnya mengganggu pelaksanaan program MBG.
Sistem terintegrasi tersebut juga diharapkan dapat mencegah pemasok bermasalah kembali memasok bahan pangan ke SPPG lain setelah sebelumnya mendapat sanksi.
"Orang yang ngasih ayam jelek yang menyebabkan keracunan makanan misalnya, itu kemudian ditutup di 1 SPPG, dia bisa jualan di SPPG lain karena tidak adanya cross informasi di antara SPPG," jelasnya.
Dengan sistem terintegrasi, informasi mengenai pemasok diharapkan dapat digunakan lintas SPPG sehingga pemasok yang bermasalah tidak mudah berpindah tempat.
Sementara itu, bahan bumbu dapur dan pelengkap lainnya tidak masuk dalam komoditas prioritas marketplace tersebut. Pengadaannya tetap diserahkan kepada mekanisme pasar.
"Selain tujuh tadi, itu kemudian brambang, bawang, dan ketumbar dan lain sebagainya itu diserahkan mekanisme pasar saja," ungkapnya.
BGN menargetkan sistem marketplace tersebut mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Komoditas utama yang akan masuk dalam sistem antara lain beras, telur, ayam, daging, minyak goreng, ikan, dan susu.