- Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemensos pada Kamis, 17 September 2026.
- KWJK mempertanyakan mekanisme pendataan sosial bagi warga Jakarta yang tinggal di kolong jembatan tanpa RT dan RW.
- Menteri Sosial belum dapat menjawab permasalahan pendataan terkait kriteria kepemilikan rumah bagi warga rumah susun.
Suara.com - Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) masih mempertanyakan mekanisme pendataan masyarakat yang dinilai belum menjawab kondisi sejumlah warga di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul setelah perwakilan massa bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial (Kemensos).
Marlo menyoroti kondisi warga yang tinggal di kolong jembatan dan tidak memiliki RT/RW.
Ia mempertanyakan bagaimana warga dengan kondisi tersebut dapat masuk dalam pendataan sosial.
“Problem banyak nih di Jakarta. Satu, saya mau coba nih, warga kolong jembatan. Dia nggak punya RT RW. Itu mau gimana?” kata Marlo di Kemensos, Kamis (17/9/2026).
Selain warga kolong jembatan, Marlo menyoroti warga yang tinggal di rumah susun.
Ia mempertanyakan pendataan warga rusun apabila terdapat kriteria yang berkaitan dengan kepemilikan rumah.
“Warga rusun, kalau secara kriteria katanya rumahnya harus milik. Itu mau bagaimana? Tadi kan nggak bisa dijawab,” ujarnya.
Marlo mengatakan persoalan tersebut masih perlu mendapat perhatian dalam tindak lanjut aduan masyarakat.
Ia menyatakan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan respons Kemensos terhadap berbagai aduan warga yang disampaikan dalam aksi tersebut. (Reporter :Agustin Dwi Anggraini)