- Analis politik Boni Hargens menyatakan isu Black September di Jakarta dimanfaatkan untuk memicu gejolak psikologis publik.
- Pelaku memanfaatkan latar sejarah untuk menebar kecemasan publik serta menciptakan tekanan politik yang melampaui skala aksi.
- Masyarakat diimbau tidak panik karena Polri, BIN, dan TNI dinilai berpengalaman menjaga stabilitas keamanan nasional.
Suara.com - Isu Black September yang muncul di tengah masyarakat dan media sosial menjadi sorotan karena dinilai bermuatan agenda destabilisasi politik.
Analis politik dan isu intelijen Boni Hargens menilai kemunculan isu ini berakar pada pemanfaatan momentum sejarah untuk memicu gejolak psikologis publik.
“Bulan September memang sarat dengan momen-momen bersejarah penting di Indonesia, dan hal itulah yang menjadi daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya,” ujar Boni di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Boni menjelaskan, bahwa September memiliki resonansi emosional dan rekam jejak politik yang kuat di Indonesia, menjadikannya rentan dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu.
“Salah satu contoh adalah Tragedi Semanggi II (24 September 1999) yang merupakan aksi demonstrasi mahasiswa berskala besar menolak Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang direspons represif oleh aparat, menewaskan beberapa mahasiswa termasuk Yap Yun Hap dari Universitas Indonesia,” ujar mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut.
Menurut Boni, para aktor dan dalang di balik gerakan ini berupaya memanfaatkan latar sejarah guna memberikan legitimasi serta daya kejut bagi rencana aksi mereka.
Penamaan Black September dirancang untuk menebar kecemasan publik serta menciptakan tekanan psikologis yang melampaui skala aksi riil di lapangan.
Kendati demikian, Boni menguraikan dua alasan utama mengapa masyarakat tidak perlu panik.
Alasan pertama menyangkut kesiapan dan rekam jejak aparat keamanan. Kolaborasi Polri bersama BIN dan TNI dinilai telah berpengalaman menangani turbulensi politik nasional, termasuk stabilitas penanganan aksi selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Alasan kedua adalah rasa takut yang justru memperkuat gerakan itu sendiri. Ketakutan yang berlebihan terhadap wacana Black September justru memperkuat efek dari gerakan itu sendiri. Narasi ketakutan adalah bagian dari strategi destabilisasi yang ingin dicapai para pelakunya,” lanjut Boni.
Boni menekankan pentingnya menyikapi fenomena Black September secara proporsional tanpa meremehkan fakta atau membesar-besarkannya.
“Meski wacana ini memanfaatkan momen historis, bukan indikasi ancaman yang tak tertanggulangi. Percayalah, Polri, BIN, dan TNI memiliki kapabilitas dan pengalaman yang terbukti dalam menjaga keamanan nasional,” tegas Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut.
Stabilitas nasional dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat melalui komitmen menjaga ketenangan serta persatuan publik.