- WALHI bersama perwakilan masyarakat mengadukan konflik lahan dan lingkungan kepada Fraksi PDIP di Jakarta, Senin (21/9/2026).
- Masyarakat menuntut pembatalan Perda Tata Ruang Banten serta mempertanyakan regulasi limbah batu bara dan Proyek Strategis Nasional.
- Fraksi PDIP menyatakan seluruh masukan warga akan ditindaklanjuti dan dibawa ke rapat kerja bersama kementerian terkait.
Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memfasilitasi sejumlah perwakilan masyarakat dari berbagai daerah untuk mengadukan persoalan lingkungan dan konflik lahan ke Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Aksi pengaduan ini bertepatan dengan peringatan Hari Keadilan Ekologis yang digelar serentak di 29 provinsi.
Pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas WALHI, Dana Tarigan, menyampaikan, bahwa masyarakat dari tingkat tapak yang hadir membawa persoalan terkait perizinan, Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga penggusuran.
"Di nasional ini di Jakarta kami bersama bapak-bapak ini, ibu-ibu di tingkat tapak, komunitas-komunitas yang selama ini bermasalah dengan perizinan, dengan PSN, dengan korporasi di berbagai sektor," ujar Dana mengawali audiensi.
Ia menekankan, pentingnya pengawasan terhadap regulasi dan perizinan. Menurut WALHI, masalah utama yang dialami masyarakat kerap berakar dari izin dan kongkalikong di baliknya.
Dalam audiensi tersebut, Kholid Mikdar, perwakilan Front Kebangkitan Petani Nelayan dari Banten Utara, mengeluhkan dampak pembangunan proyek swasta bernLabel PSN seperti PIK 2 serta persoalan sertifikasi di area pesisir.
"Tanah-tanah kami digusur, dirampas, dengan angka-angkanya yang tidak ridho sama ridho. Mau nggak mau, dijual nggak dijual, kita urug," tegas Kholid.
Kholid menambahkan, bahwa masyarakat menuntut pembatalan dan pengkajian ulang Perda Rencana Tata Ruang Banten Nomor 1 Tahun 2023.
"Kami ingin dibatalkan dan dikaji kembali secara detail, karena bagaimanapun perubahan tata ruang ini tidak mengindahkan daya dukung, daya tampung," katanya.
Selain masalah tata ruang pesisir, perwakilan warga Suralaya, Kota Cilegon, Edi Sugianto, mempertanyakan regulasi terkait limbah hasil pembakaran batu bara dari PLTU Suralaya.
"Kami cuma ingin bertanya begini saja, kenapa tahun 2021 FABA atau debu fly ash itu dikeluarkan dari limbah B3? Cuma itu saja pertanyaan saya," tutur Edi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, mengingatkan Fraksi PDIP agar mengawal pembentukan RUU Reforma Agraria dan mengevaluasi perizinan serta peraturan perundang-undangan sesuai dengan mandat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001.
"Kami berharap juga Fraksi PDI bisa mumpung ya, mumpung di seberang gitu kan, enak tuh mengingatkan Presiden. Ada tanggung jawab juga loh terkait dengan pemenuhan TAP MPR 9/2001," kata Boy.
Menanggapi aduan tersebut, Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Dolfie Othniel Frederic memastikan bahwa seluruh masukan dan keluhan warga akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait di DPR yang membidangi mitra masing-masing.
"Ya karena tadi kebetulan yang hadir juga ada mewakili komisi-komisi terkait, ya tentu dengan pertemuan ini mereka bisa langsung itu mempertanyakan kepada mitra-mitra komisinya," kata Dolfie.
Dolfie menuturkan, bahwa hasil atau rekomendasi dari penyampaian aspirasi ini akan dibawa langsung ke dalam kesimpulan rapat kerja dengan kementerian/lembaga mitra DPR.
"Rekomendasinya paling maksimal perintah kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini di dalam kesimpulan rapat kerja dengan mitra-mitra di komisi," ungkap Dolfie.
Dal kesempatan ini, Fraksi PDIP menerima audiensi adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends hingga Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana.