- Presiden Prabowo Subianto berencana menggratiskan biaya pendidikan negeri dari tingkat sekolah hingga universitas menggunakan dana sitaan koruptor.
- RAPBN 2027 mencatat anggaran pendidikan sebesar Rp820 triliun guna memperkuat SDM, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program bantuan.
- DPR mengingatkan pemerintah agar tidak mengandalkan uang koruptor sebagai sumber utama pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.
Anggaran pendidikan mencakup untuk beberapa pos, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan dalam RAPBN 2027 sebesar Rp240,2 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran 2026 sebesar Rp268 triliun.
Selain MBG, pos lainnya mencakup anggaran untuk Sekolah Rakyat. Purbaya menjelaskan anggaran digunakan untuk memperluas akses pendidikan melalui beragam program bantuan, semisal penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Anggaran juga diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendidikan, antara lain program Sekolah Unggul Garuda (SUG) dan Sekolah Rakyat (SR). Termasuk operasional pendidikan melalui penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) berstatus ASN dan non-ASN di daerah.
Bagaimana pembiayaan pendidikan tinggi saat ini?
Sebenarnya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sampai beasiswa, pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan untuk mahasiswa di universitas.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan, sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di perguruan tinggi negeri pada 2025 , terutama mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan dari pemerintah.
Namun di luar skema pembiayaan dari pemerintah, secara umum perguruan tinggi negeri menerapkan uang kuliah tunggal (UKT), yakni biaya wajib yang dibayarkan mahasiswa setiap semester.
Skema UKT menerapkan pembiayaan uang kuliah melalui sistem subsidi silang. Biaya wajib per semester yang dibebankan berbeda untuk setiap mahasiswa, tergantung dengan kondisi ekonomi masing-masing.
Cukup Andalkan Uang Sitaan Koruptor?
Mengenai wacana Prabowo mengalihkan uang sitaan hasil tindak kejahatan untuk anggaran pendidikan perlu dilihat secara mendalam.
Apalagi melihat estimasi kebutuhan anggaran. Beban keuangan negara berpotensi melonjak sangat signifikan bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun, tergantung cakupan program.
Mengingat potensi tersebut, Lalu mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan dana sitaan korupsi sebagai pilar utama pembiayaan.
Ia berujar pembiayaan sektor pendidikan merupakan kebutuhan rutin harian yang tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada hasil pengembalian aset kejahatan yang sifatnya fluktuatif.
Aset hasil kejahatan korupsi, kata Lalu, lebih ideal diposisikan sebagai dana pendukung yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor pendidikan, bukan sumber utama.
“Pembiayaan utama tetap harus berasal dari APBN/APBD yang berkelanjutan," kata Lalu.
Sementara itu untuk perguruan tinggi, Lalu mendorong penataan infrastruktur yang matang agar daya tampung dan kualitas pendidikan tinggi tetap terjaga.
"Selain itu, untuk perguruan tinggi perlu ada desain yang lebih hati-hati agar perluasan akses pendidikan tidak menimbulkan masalah baru berupa keterbatasan kapasitas dosen, ruang kuliah, laboratorium, dan fasilitas," kata Lalu.
Apa yang perlu disiapkan?
Rencana menggratiskan biaya pendidikan dari berbagai tingkatan sekolah, apalagi perguruan tinggi negeri tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat. Rakyat dengan kondisi ekonomi terbatas bisa memiliki peluang besar untuk berkuliah.
Tetapi seiring rencana tersebut, pemerintah harus menyiapkan mitigasi untuk mengantisipasi sejumlah persoalan yang bisa terjadi setelah biaya kuliah di universitas negeri digratiskan.
Biaya nol rupiah untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri akan menaikkan minat masyarakat untuk meraih gelar sarjana. Jumlah pendaftar tentu akan jauh meningkat dibanding saat ini sehingga perguruan tinggi negeri harus mampu menampung peningkatan tersebut.
Oleh karena itu pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas penunjang lain, mulai dari ruang kuliah dan laboratorium, hingga jumlah dosen.
Apa yang kini dilakukan pemerintah?
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memastikan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Prabowo perihal menggratiskan biaya pendidikan universitas negeri.
Brian mengatakan, Prabowo telah meminta Kemendikti untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
Saat ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah melakukan kajian mengenai opsi skema pembiayaan. Setelah kajian selesai, Brian memastikan akan menyampaikan laporan kepada Prabowo untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait.
Jadi, mungkinkah pendidikan negeri gratis?
Sebagaimana tanggapan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani , jawabannya adalah sangat memungkinkan untuk diwujudkan.
Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah jangan hanya mengandalkan uang sitaan hasil kejahatan sebagai sumber satu-satunya anggaran untuk menggratiskan biaya pendidikan.
Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan fasilitas dan pelayanan sekolah dan perguruan tinggi negeri untuk mengantisipasi jumlah murid maupun mahasiswa, seiring biaya pendidikan yang digratiskan
Implementasi dari rencana tersebut harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah perlu memastikan sekaligus perhitungan anggaran, transparansi dan sumber pembiayaan yang stabil agar rencana menggratiskan biaya pendidikan tidak mandek di tengah jalan.