Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menghadapi persoalan yang lebih besar dari sekadar masalah teknis distribusi. Penolakan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto kini muncul dari sejumlah satuan pendidikan hingga kelompok pelajar di berbagai daerah. Di Lampung, sebanyak 51 sekolah dan pondok pesantren telah terkonfirmasi menolak menerima program MBG.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari 108 satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Satgas MBG Lampung Saipul mengatakan, sebagian sekolah yang menolak merupakan sekolah swasta dan pondok pesantren yang sejak awal telah memiliki penyediaan makanan sendiri bagi siswa maupun santri. Pendataan BGN terhadap sekolah yang menolak masih berlangsung.
Namun, penolakan tidak hanya muncul dari sekolah yang sudah memiliki sistem konsumsi sendiri. Di Tanah Papua, Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) menggelar aksi di sejumlah wilayah pada 15 September 2026. Mereka tidak hanya meminta penghentian MBG, tetapi juga mendesak agar anggaran program dialihkan untuk pendidikan gratis, sekolah, guru, dan beasiswa. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa persoalan MBG mulai bergeser dari isu teknis menjadi pertanyaan mengenai kebutuhan dan prioritas kebijakan. Selengkapnya, simak video berikut.
Creative/Video Editor: Lia/Rizal