- Partai Demokrat menyambut positif usulan Partai Golkar untuk memisahkan jadwal Pileg dan Pilpres di Jakarta pada Rabu, 23 September 2026.
- Pemisahan jadwal pemilu bertujuan agar fokus masyarakat tidak terpecah dan dapat menilai para calon dengan lebih cermat serta efektif.
- Penerapan skema tersebut mengembalikan fungsi hasil perolehan suara Pileg sebagai dasar ambang batas pencalonan presiden seperti pemilu terdahulu.
Suara.com - Partai Demokrat menyambut positif usulan Partai Golkar terkait pemisahan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai skema tersebut membuat fokus masyarakat tidak terpecah dalam menentukan pilihan.
"Ya, menurut saya bagus ya. Ini kan kembali ke sistem lama, ketika kemudian pilpres didahului oleh pileg," ujar Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Herman menjelaskan, bahwa format pemilu seperti ini memiliki rekam jejak yang jelas dan pernah diterapkan pada pemilu terdahulu, seperti pada tahun 2004 dan 2009.
Menurutnya, pemisahan pelaksanaan ini juga memberi kepastian bahwa ambang batas pencalonan presiden menggunakan hasil pemilu terbaru.
"Demokrat merasa bahwa dulu juga memperjuangkan seperti ini, bahwa tiket untuk pilpres itu sebaiknya adalah hasil pileg pada saat itu," katanya.
Ia menambahkan, pemisahan jadwal pemungutan suara akan memberi ruang bagi publik untuk menilai para calon dengan lebih cermat.
Momen pemilu dipandang lebih efektif jika publik fokus memilih anggota legislatif terlebih dahulu sebelum menentukan pasangan capres dan cawapres.
"Sehingga ada fokus bagaimana masyarakat bisa memilih para wakilnya, juga pada saatnya nanti memilih calon presiden dan wakil presiden," tuturnya.
Terkait jeda waktu pelaksanaan antara kedua gelombang pemilu tersebut, Partai Demokrat menilai hal itu masih perlu dibahas lebih lanjut.
"Mengenai durasi waktu ya nanti masukannya apakah 3 bulan, 4 bulan setelah pelaksanaan pileg, tentu itu nanti kita dalami kembali," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipisahkan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai, skema pelaksanaan Pileg yang digelar lebih awal ketimbang Pilpres dapat mengembalikan fungsi hasil perolehan suara Pileg sebagai syarat ambang batas pencalonan presiden.
"Ya kita sudah punya pengalaman seperti Pemilu 2014, Pileg dulu, kemudian Pilpres, baru Pilkada. Hasil Pileg di tahun itulah yang akan menjadi 'ticket' pencalonan Pilpres," ujar Doli kepada wartawan, dikutip Rabu (23/9/2026).
Ia kemudian menyampaikan sejumlah alasan utama di balik usulan pemisahan jadwal pemilu tersebut.
Pertama, kata dia, berkaitan dengan fokus masyarakat dalam menentukan pilihan. Menurutnya, pemisahan jadwal pemilihan dapat memberikan waktu bagi warga untuk mengenali para calon tanpa terdistraksi oleh agenda pemilu lain.
Kemudian alasan berikutnya, Doli menyinggung isu legitimasi pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang digelar serentak.
Lalu alasan terakhir berfokus pada faktor teknis di lapangan. Doli menyebut bahwa pemisahan jadwal ketiga jenis pemilu tersebut dapat menekan tingkat kerumitan dan beban kerja para petugas pemilu.