- Polda Metro Jaya mengerahkan 26.386 personel gabungan untuk mengamankan 99 kegiatan pada 24 September 2026.
- Pengamanan melibatkan TNI, Polri, dan pemprov guna mengawal unjuk rasa serta aktivitas warga agar tetap aman dan tertib.
- Petugas ditempatkan di berbagai titik strategis serta menerapkan rekayasa lalu lintas situasional di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Suara.com - Sebanyak 26.386 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan 99 kegiatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan daerah penyangga pada Kamis (24/9/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, sementara 26 lainnya merupakan kegiatan masyarakat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan personel disiapkan untuk mengawal peserta kegiatan sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman.
“Menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan mengawal agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab,” ujar Budi.
Pengamanan melibatkan personel gabungan Kepolisian, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan Pamdal Gedung MPR/DPR RI.
Kesiapan pengamanan telah dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan Tactical Floor Game (TFG) bersama Polda Metro Jaya, Mabes Polri, Kodam Jaya/TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pemangku kepentingan terkait.
Puluhan ribu personel tersebut ditempatkan di sejumlah titik. Rinciannya, 4.020 personel di Monas, 4.051 di Bundaran HI, 3.663 di kawasan DPR/MPR RI, serta 8.914 personel untuk penyekatan dan FKPMS.
Kemudian, 2.055 personel disiapkan untuk pengamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), 1.841 untuk penegakan hukum, 600 personel siaga di Mapolda, dan 412 personel untuk patroli wilayah.
Selain itu, personel ditempatkan di TMII sebanyak 296, Kementan dan Danantara 197, Semanggi 140, Komnas HAM dan Pengadilan Tinggi 102, patroli pengawalan unjuk rasa 62, serta 33 personel pimpinan dan pejabat utama sebagai penanggung jawab.
Budi memastikan pengamanan mengedepankan komunikasi dan dialog dengan pendekatan persuasif serta humanis. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi arus kendaraan, jumlah massa, dan perkembangan di lapangan.
Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi kegiatan diimbau merencanakan perjalanan lebih awal dan mempertimbangkan jalur alternatif.
Pengguna jalan juga diminta memantau perkembangan lalu lintas melalui media sosial TMC Polda Metro Jaya serta mengikuti arahan petugas di lapangan karena pengaturan lalu lintas dapat berubah sesuai kondisi aktual.