- Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengkritik kebijakan ganjil genap dalam Rapat Paripurna tanggal 1 Oktober 2026.
- Kebijakan pembatasan tersebut memicu penurunan omzet pusat perbelanjaan dan menyebabkan pelaku usaha berpindah ke wilayah penyangga.
- DPRD meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi aturan lalu lintas guna melindungi pendapatan daerah dan perekonomian warga.
Suara.com - Kebijakan pembatasan kendaraan bermotor lewat skema ganjil genap di Jakarta menuai kritik tajam karena dinilai memukul kelangsungan usaha pusat perbelanjaan.
Sorotan tersebut dilontarkan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, dalam Rapat Paripurna bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Politikus yang akrab disapa MTZ itu membeberkan keluhan warga dan pelaku usaha terkait anjloknya omzet pertokoan di sepanjang koridor pembatasan jalan.
“Ada laporan dari masyarakat, terutama mal-mal atau pusat ekonomi yang dilalui oleh jalur gage, itu mengalami penurunan, penurunan omzet, dan bahkan ada beberapa yang tutup. Sehingga kemudian, ada perubahan pola di mana mal-mal itu dibangun di pinggiran yang tidak gage,“ ujarnya.
MTZ menilai, pergeseran pembangunan pusat niaga ke kawasan tepian justru memicu persoalan anyar yang merugikan kas daerah.
Eksodus pusat ekonomi ke wilayah aglomerasi penyangga juga dianggap berisiko menggerus pundi-pundi pendapatan asli daerah Jakarta.
“Di pinggiran itu nyaris kemudian ada yang juga keluar dari Jakarta. Nah, ini kan juga yang kedua adalah kerugian ya, bahwa sumber ekonomi Jakarta jadi hilang karena mereka keluar dari Jakarta,“ papar legislator PKS itu.
Oleh karenanya, MTZ meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau ulang kebijakan pembatasan lalu lintas tersebut dari sudut pandang iklim usaha.
Ia menegaskan bahwa rekayasa jalan perkotaan tidak boleh mematikan mata rantai perekonomian warga dan pelaku usaha ritel.
“Eksodus pusat ekonomi ke wilayah aglomerasi penyangga tersebut dinilai berisiko menggerus pundi-pundi pendapatan asli daerah Jakarta,“ tuturnya.
Forum paripurna dewan ini pun menjadi panggung penyampaian catatan kritis legislatif terhadap arah kebijakan transportasi ibu kota di bawah kepemimpinan Pramono Anung.
Orang nomor satu di Jakarta itu diharapkan segera merumuskan formula mitigasi agar denyut perniagaan di koridor utama kota tidak kian terpuruk.