- Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengungkap adanya penurunan omzet pusat perbelanjaan di jalur ganjil-genap.
- Kebijakan pembatasan kendaraan tersebut memicu perubahan pola pembangunan mal ke wilayah pinggiran yang tidak menerapkan aturan itu.
- Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan akan mengevaluasi keseimbangan pengendalian lalu lintas dan keberlangsungan ekonomi.
Suara.com - Penerapan sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan Jakarta tak hanya berdampak pada lalu lintas. Kebijakan pembatasan kendaraan itu kini disorot karena disebut ikut memengaruhi omzet pusat perbelanjaan dan aktivitas usaha di sepanjang koridor penerapannya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengungkap adanya laporan dari masyarakat terkait penurunan omzet sejumlah mal dan pusat ekonomi yang berada di jalur ganjil-genap.
“Terutama mal-mal atau pusat ekonomi yang dilalui oleh jalur gage, itu mengalami penurunan, penurunan omzet, dan bahkan ada beberapa yang tutup. Sehingga kemudian, ada perubahan pola di mana mal-mal itu dibangun di pinggiran yang tidak gage,“ ujarnya dalam Rapat Paripurna bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kamis (1/10/2026).
Menurut politikus yang biasa disapa MTZ itu, kebijakan rekayasa lalu lintas perlu memperhitungkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Jangan sampai upaya mengurai kepadatan kendaraan justru menekan keberlangsungan usaha warga dan pelaku ritel.
Dilema antara kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi tersebut kini turut menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan penerapan ganjil-genap perlu dilihat dari dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di sekitar ruas jalan yang menjadi lokasi pembatasan.
“Sistem Ganjil Genap juga harus dilihat berdasarkan implikasi terhadap pengaruh jumlah kunjungan, aktivitas tenant, parkir, investasi, penerimaan daerah pada catchment area yang berhimpitan dengan lokasi penerapan Sistem Ganjil Genap,“ tutur Budi dalam keterangan resminya.
Dishub, kata Budi, akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk melihat keseimbangan antara tujuan pengendalian lalu lintas dan keberlangsungan kegiatan ekonomi.
“Oleh karena itu, Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan pengendalian lalu lintas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di wilayah DKI Jakarta,“ lanjut dia.
Evaluasi tersebut akan menjadi bahan Pemprov DKI Jakarta untuk melihat kembali dampak penerapan ganjil-genap, termasuk terhadap pusat perbelanjaan, pelaku usaha, aktivitas parkir, hingga investasi di sekitar koridor jalan.