- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau mahasiswa agar menyampaikan aspirasi tanpa anarkis saat demonstrasi di Bundaran HI pada 28 Oktober 2026.
- BEM UI bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat berencana menggelar unjuk rasa bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda untuk menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.
- Aparat kepolisian dan TNI diharapkan bersinergi mengawal aksi secara profesional dan humanis agar fasilitas publik tidak rusak serta ekonomi tetap berjalan.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau mahasiswa yang berencana menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), agar menyampaikan aspirasi tanpa melakukan aksi anarkis atau merusak fasilitas publik.
Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
"Sekali lagi, Jakarta bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, demokrasi dijalankan," ujar Pramono di kawasan Tanah Harapan, Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan agar demonstrasi tidak berujung pada perusakan fasilitas umum, gangguan ketertiban, maupun tindakan anarkis.
"Saya sekali lagi mengharapkan siapapun yang melakukan unjuk rasa di Jakarta, jangan kemudian merusak fasilitas publik, mengganggu ketertiban umum, dan juga melakukan anarki," imbaunya tegas.
Pramono juga berharap aparat kepolisian dan TNI bersinergi mengawal demonstrasi secara profesional.
Pengamanan diharapkan tetap mengedepankan pendekatan humanis sehingga kegiatan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Ibu Kota tidak terganggu.
Ia ingin demonstrasi berlangsung tertib dan nyaman, tanpa diwarnai kericuhan.
"Sehingga dengan demikian, saya berharap betul agar besok demonstrasi yang terjadi di Jakarta kalau memang ada, berlangsung dengan happy-happy, nyaman-nyaman aja," ucap eks Sekretaris Kabinet itu.
Tuntutan Massa Aksi
Demonstrasi tersebut rencananya digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar), yang merupakan aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.
Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober.
Massa membawa lima tuntutan utama yang menyasar kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan itu meliputi penetapan status bencana nasional dan penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, penggunaan APBN untuk kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pemulihan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi manusia.
Komite Sadar juga mendesak pemerintah menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan serta militerisasi di ruang sipil. Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi pada 20 Oktober 2026 yang menyoroti evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pramono berharap seluruh pihak, baik aparat keamanan maupun peserta demonstrasi, turut menjaga ketertiban agar penyampaian aspirasi di Jakarta berjalan damai tanpa perusakan sarana publik.