- Pemerintah mengevaluasi Sekolah Rakyat di Makassar pada Oktober 2026 untuk membuka akses pendidikan keluarga miskin.
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan siswa rentan memerlukan pemeriksaan kesehatan serta pendekatan psikologis khusus.
- Pemerintah masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga pengajar, wali asrama, dan pengasuh untuk mengoptimalkan pendidikan.
Suara.com - Pemerintah terus membenahi penyelenggaraan Sekolah Rakyat setelah berjalan lebih dari satu tahun. Sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari kondisi psikologis siswa yang berasal dari keluarga rentan hingga kebutuhan tenaga pendidik dan pengasuh asrama.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan.
Namun, latar belakang siswa membuat proses pendampingan tidak bisa hanya berfokus pada kegiatan belajar-mengajar.
Sebagian siswa memiliki pengalaman hidup yang berat, termasuk kehilangan orang tua, menjadi korban kekerasan, hingga menghadapi persoalan psikologis.
Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan khusus agar mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik.
“Anak-anak ini membutuhkan pendampingan yang penuh empati,” ujar Gus Ipul dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Manajerial Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (27/10/2026).
Menurut Gus Ipul, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memastikan kondisi kesehatan siswa sejak awal mereka masuk Sekolah Rakyat.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing anak, termasuk jika mereka memerlukan penanganan atau rehabilitasi sebelum mengikuti pembelajaran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan yang menempatkan kebutuhan siswa sebagai perhatian utama. Sebab, anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan juga membutuhkan dukungan untuk membangun rasa aman dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah.
Pemerintah, kata Gus Ipul, juga terus melakukan konsolidasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan.
Meski secara umum penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan, pemerintah masih menghadapi sejumlah kekurangan. Kebutuhan guru, wali asrama, dan pengasuh menjadi pekerjaan yang perlu ditangani agar kegiatan belajar serta pendampingan siswa berlangsung optimal.
Kekurangan tenaga pendidik dan pendamping menjadi penting untuk diperhatikan karena Sekolah Rakyat tidak hanya menyelenggarakan pembelajaran di kelas.
Sistem pendidikan berasrama juga menuntut pendampingan dalam keseharian siswa, termasuk ketika mereka menghadapi persoalan pribadi maupun beradaptasi dengan lingkungan baru.
Karena itu, penguatan kapasitas kepala sekolah menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah membenahi pengelolaan Sekolah Rakyat. Kepala sekolah diharapkan mampu mengoordinasikan kegiatan pendidikan sekaligus memastikan kebutuhan siswa mendapat perhatian.
Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, tantangan Sekolah Rakyat bukan hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Pemerintah juga perlu memastikan dukungan psikologis, kecukupan tenaga pendidik, serta pengasuhan di asrama berjalan beriringan agar anak-anak dapat belajar dan berkembang sesuai kebutuhannya.