- Dewan Pertimbangan Presiden merumuskan isu strategis nasional dalam rapat pleno keempat di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026.
- Ketua Wantimpres Pratikno menyatakan rapat tersebut membahas draf pertimbangan perdana untuk Presiden Prabowo Subianto dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
- Pembahasan mencakup bidang politik dan keamanan, kesejahteraan sosial, serta penguatan kedaulatan ekonomi dan tata kelola sumber daya alam.
Suara.com - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mulai merumuskan sejumlah isu strategis nasional yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto. Pembahasannya mencakup persoalan geopolitik, stabilitas keamanan, hingga penguatan kedaulatan ekonomi dan tata kelola sumber daya alam.
Pendalaman tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Keempat Wantimpres pada Kamis (29/10/2026). Rapat ini membahas perkembangan penyusunan pertimbangan perdana kepada Presiden sesuai amanat undang-undang.
Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan, rapat pleno telah digelar empat kali dalam waktu kurang dari satu bulan.
Pembahasan dilakukan dengan mempertemukan draf pertimbangan dari tiga bidang, yakni Politik, Hukum, dan Keamanan; Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Budaya; serta Ekonomi dan Keuangan.
“Dalam waktu kurang dari satu bulan, kita sudah empat kali menggelar rapat pleno. Diskusinya sangat produktif dan masih perlu kita tindak lanjuti. Dalam seluruh proses ini, kita juga harus tetap menjaga kerahasiaan isi pertimbangan kepada Bapak Presiden,” ujar Pratikno dalam keterangannya.
Di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dipimpin Agum Gumelar, Wantimpres menyoroti perkembangan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta tantangan keamanan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Agum mengatakan, berbagai potensi ancaman perlu diidentifikasi sejak dini agar pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi.
“Berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional perlu kita identifikasi sejak dini. Dari situ kita dapat melihat persoalan dari berbagai sisi, mengantisipasi risiko sejak dini, dan menyiapkan pertimbangan yang dapat melengkapi langkah pemerintah,” ujar Agum.
Sementara itu, bidang Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Budaya yang dipimpin Pratikno mendalami persoalan sosial, pendidikan, agama, dan kebudayaan.
Pembahasan juga mencakup penguatan karakter dan jati diri bangsa, persatuan nasional, serta keberagaman kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Adapun bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung menaruh perhatian pada penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Sejumlah isu yang dibahas meliputi tata kelola sumber daya alam dan pengembangan sektor maritim.
Wakil Ketua Wantimpres Muhammad Hatta Rajasa yang mewakili Chairul Tanjung mengatakan, penguatan kedaulatan ekonomi membutuhkan langkah strategis dan fundamental. Transformasi ekonomi, menurutnya, juga harus disertai perbaikan tata kelola.
“Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Transformasi yang dilakukan harus tetap mengacu pada prinsip penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Hatta.
Melalui pembahasan tiga bidang tersebut, Wantimpres berupaya menyatukan pandangan dan keahlian para anggotanya untuk menyusun pertimbangan bagi Presiden Prabowo.
Namun, sesuai pernyataan Pratikno, isi pertimbangan yang tengah disiapkan itu tetap dijaga kerahasiaannya.