- Anggota DPRD DKI Jakarta Ade Suherman mendesak Pemprov DKI menuntaskan mitigasi banjir sebelum musim hujan tiba.
- Dinas SDA DKI diminta mengoptimalkan pengerukan sungai, pembersihan saluran air permukiman, dan pembangunan embung di wilayah Jakarta Selatan.
- Fasilitas pompa air dan koordinasi lintas instansi harus dipastikan berfungsi optimal untuk menekan risiko genangan di kawasan rawan.
Suara.com - Pemprov DKI Jakarta didesak segera menuntaskan mitigasi banjir di sejumlah kawasan rawan di Jakarta Selatan. Pembenahan sungai, saluran air, hingga kesiapan pompa harus dipastikan sebelum musim hujan tiba.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ade Suherman mengingatkan, penanganan banjir tidak boleh hanya berfokus pada respons darurat ketika air sudah meluap. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar risiko banjir bisa ditekan sejak awal.
Sejumlah kawasan yang membutuhkan perhatian khusus di antaranya Cilandak Timur, Pejaten Barat, Rawajati, Kebagusan, Mampang, hingga Tebet.
“Pengerukan sungai, pembersihan saluran, dan pemeriksaan pompa harus dilakukan secara rutin,” ujar Ade dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).
Politisi PKS itu secara khusus meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengoptimalkan pengerukan sedimen di tiga sungai, yakni Kali Krukut, Kali Mampang, dan Kali Ciliwung.
Pembersihan tidak boleh hanya menyasar aliran sungai utama. Saluran air di permukiman warga juga harus dibersihkan dari endapan lumpur dan tumpukan sampah agar aliran air tidak tersumbat.
Selain itu, Ade mendorong percepatan pembangunan dan optimalisasi fasilitas penampung air, termasuk Embung Kebagusan dan Embung Jagakarsa.
Kesiapan pompa air, baik stasioner maupun bergerak, juga harus dipastikan berfungsi optimal. Terutama di titik-titik rawan seperti Rawajati, Pejaten Timur, dan Mampang.
Ade turut mengingatkan pentingnya menyelaraskan perbaikan jalan lingkungan dengan sistem drainase. Jangan sampai penataan infrastruktur justru menghambat aliran air dan memunculkan genangan baru di permukiman.
Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk petugas penanganan prasarana di tingkat kelurahan. Langkah terpadu diperlukan agar upaya mitigasi berjalan efektif ketika cuaca ekstrem melanda.
“Infrastruktur pengendali banjir harus benar-benar berfungsi. DPRD akan mengawal agar program dan anggaran menghasilkan perbaikan nyata bagi masyarakat,” tegas Ade.