- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait konser Andrea Bocelli.
- Pernyataan tersebut disampaikan di Balai Kota Jakarta pada Senin (2/11/2026) untuk merespons penolakan dari berbagai organisasi keagamaan.
- Promotor telah mengantongi izin resmi dari Polri serta sejumlah kementerian sehingga konser tetap dilanjutkan.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih berpatokan pada keputusan pemerintah pusat terkait perhelatan konser musisi dunia, Andrea Bocelli.
Sikap tersebut diutarakan sang kepala daerah saat meladeni pertanyaan awak media di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/11/2026).
Pernyataan ini meluncur guna merespons penolakan dan protes keras dari sejumlah organisasi keagamaan dan elemen masyarakat sipil seperti MUI hingga FPI, yang sebelumnya mendesak agar izin konser musisi asal Italia itu ditinjau ulang.
Pramono menguraikan, pertunjukan Andrea Bocelli sejatinya tidak hanya dirancang di wilayah Jakarta.
“Konser Andrea Bocelli ini ada dua kegiatan. Yang satu di Borobudur, yang satu di Jakarta,” ujarnya.
Mantan Sekretaris Kabinet itu lantas membeberkan bukti kepatuhan promotor yang sudah mengantongi restu komplet dari berbagai instansi lintas kementerian.
“Promotor telah mengantongi izin, dan izinnya dari Kementerian Pariwisata, Kepolisian RI, kemudian Kementerian Kebudayaan, Imigrasi, dan pengelola venue,” jelasnya.
Legalitas sah yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat itulah yang menjadi sandaran kuat Pemprov DKI untuk tidak melangkah sepihak membatalkan konser tersebut.
“Ketika sudah mulai muncul di ruang publik, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” tegas sang politisi senior.
Penolakan terhadap konser Andrea Bocelli sendiri tidak lepas dari rekam jejaknya yang pernah tampil dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada tahun 2010, serta menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.
Pihak yang memprotes menilai, memberi panggung kepada figur yang dianggap pernah mendukung pendanaan militer Israel bertentangan dengan prinsip pembukaan UUD 1945 dan solidaritas terhadap rakyat Palestina di Gaza.
Namun, keputusan final Pramono Anung menutup spekulasi pembatalan konser dan memastikan ibu kota tetap tunduk pada kebijakan otoritas negara.