-
Pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal Rp1 triliun untuk daerah yang sukses jalankan Makan Bergizi Gratis.
-
Pakar menilai kebijakan tersebut salah sasaran karena masalah utama berada di penyedia makanan internal.
-
Sejumlah kepala daerah menyikapi rencana ini dengan kehati-hatian serta menyebutnya sebagai bentuk perlombaan antarwilayah.
Suara.com - Insentif fiskal senilai Rp1 triliun yang disiapkan pemerintah pusat untuk daerah sukses program Makan Bergizi Gratis atau MBG justru dinilai mengindikasikan masalah mendasar dalam proyek tersebut. Kebijakan ini memicu sorotan tajam karena pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan dinilai keluar dari tugas pokok dan fungsi mereka yang sebenarnya.
Pakar Kebijakan Kesehatan dari MBG Watch, Isnawati Hidayah, menilai kasus keracunan makanan dipastikan tetap mengancam meski pemerintah daerah digandeng mengawasi program.
"Karena masalahnya utamanya di internal yang menyediakan makanan, bukan malah melibatkan pemda, itu bukan tupoksi mereka untuk mengawasi MBG," ucap Isnawati Hidayah kepada BBC News Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menjanjikan alokasi anggaran fantastis bagi kepala daerah paling kreatif dalam mengimplementasikan program andalan Presiden Prabowo tersebut.
Langkah ini diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran resmi kepada seluruh pemerintah daerah untuk membentuk Satuan Tugas khusus pengawasan dapur gizi.
Respons beragam muncul dari para kepala daerah merespons instruksi pusat terkait pembentukan satuan tugas pengawasan makan bergizi di wilayah masing-masing.
Pelaksana Harian Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan kinerjanya masih perlu mengkaji secara mendalam sebelum mengambil keputusan lanjutan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara terbuka menilai skema pemberian dana tambahan tersebut lebih menyerupai ajang perlombaan antarwilayah ketimbang solusi substansial.
Kendati demikian, pemerintah Kota Bandung tetap menyambut baik rencana kementerian dalam negeri dalam mendorong percepatan gizi masyarakat.
Pemerintah pusat sebelumnya memastikan kucuran dana insentif fiskal sebesar Rp1 triliun disiapkan bertahap pada tahun berjalan dan tahun anggaran berikutnya.
Fokus utama anggaran tersebut ditujukan bagi wilayah yang mampu membuktikan keberhasilan signifikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.