- Pengamat politik Jamiluddin Ritonga meminta Presiden Prabowo bersikap tegas menangani kasus dugaan penyadapan.
- Dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit ini berpotensi memicu kecurigaan dan mengganggu soliditas Polri.
- Kasus yang ditangani Kapolri Suyudi Ario Seto tersebut juga dapat memicu kecurigaan antarelite politik nasional.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto diminta tidak menggunakan pendekatan politik tarik ulur dalam menangani kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri lainnya.
Sikap tegas Prabowo dinilai penting untuk segera mengungkap aktor di balik operasi penyadapan sekaligus mencegah perpecahan di internal Polri dan kecurigaan di antara elite politik.
Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai dampak perkara tersebut tidak hanya menyangkut proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu soliditas kepolisian dan stabilitas politik nasional.
Menurut Jamiluddin, dalam jangka pendek, dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh, mulai dari Presiden, pejabat negara, politikus, media, organisasi masyarakat sipil hingga pengusaha, dapat memunculkan kecurigaan antarkelompok di tubuh Polri.
"Untuk jangka pendek, peristiwa tersebut dapat mengganggu situasi kondusif di internal Polri. Akan berpeluang terjadi kelompok-kelompok di internal Polri yang saling curiga," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Rabu (4/11/2026).
Kecurigaan tersebut, kata dia, berpotensi berkembang menjadi persoalan soliditas organisasi apabila tidak segera ditangani.
"Kelompok satu akan curiga kepada kelompok lainnya. Kecurigaan antarkelompok ini dapat memperlemah soliditas di internal Polri," ujarnya.
Dampak perkara ini, kata Jamiluddin, juga berpotensi merembet ke hubungan antarelite politik. Terlebih, sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah tokoh politik sehingga dapat memunculkan saling curiga mengenai pihak yang berada di balik operasi tersebut.
"Di eksternal Polri, khususnya para elite politik juga berpeluang muncul saling curiga. Sesama elite politik antar partai bisa saja mencurigai sebagai aktor penyadapan tersebut," tuturnya.
Menurut Jamiluddin, situasi tersebut dapat mengganggu komunikasi politik antarelite partai dan berimbas pada stabilitas politik nasional.
Karena itu, dia menilai Prabowo harus segera mengambil sikap tegas agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Presiden juga perlu memastikan aparat penegak hukum mengungkap pihak-pihak yang berada di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Jamiluddin mengingatkan, apabila Prabowo tidak segera menentukan sikap, situasi politik nasional berpotensi semakin sulit kembali kondusif.
"Kalau Prabowo cepat dan tegas menyelesaikan gerakan perlawanan melalui penyadapan itu, maka kondusicitas politil.nasional cepat pulih kembali. Namun bila Prabowo masih menggunakan politik tarik ulur seperri bermain layang-layang, maka politik nasional akan lama memjadi kondusif," jelasnya.
Dia menduga kelompok di balik operasi penyadapan tersebut memiliki kepentingan politik tertentu. Bahkan, kelompok itu berpotensi memanfaatkan situasi untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan dengan Presiden Prabowo.
"Hal ini bisa terjadi karena orang orang yang bermain dan melakukan gerakan perlawanan secara silent operation dengan target yang ingin dicapai bisa melakukan bargaining kekuasaan politik dengan Presiden Prabowo," katanya.