Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong percepatan pendataan dan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas sebagai upaya memperluas akses layanan dan memberikan konsesi bagi penyandang disabilitas.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) 2026 bertema Membangun Ekosistem Ekonomi Disabilitas Netra yang Inklusif, Adaptif, dan Berdaya Saing di Ruang Onboarding Sentra Handayani, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Gus Ipul mengatakan, Kementerian Sosial bersama Pertuni tengah melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 terkait pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas.
“Dari hampir 14 juta data penyandang disabilitas, satu juta di antaranya merupakan penyandang disabilitas netra. Ini kita koordinasikan dan konsolidasikan agar segera mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas,” kata Gus Ipul.
Melalui kartu tersebut, penyandang disabilitas dapat memperoleh berbagai kemudahan berupa konsesi atau potongan harga paling rendah 20 persen di sembilan sektor, di antaranya transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi salah satu langkah maju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas layanan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di.
“Presiden sudah menandatangani PP yang menjadi harapan dari para penyandang disabilitas. PP Ini adalah regulasi agar penyandang disabilitas mendapatkan akses yang lebih luas (dan) memberikan penghormatan, kesempatan dan kepercayaan kepada seluruh penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul.
Selain itu, Gus Ipul mengajak Pertuni berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan membantu penyandang disabilitas melakukan registrasi ulang bansos melalui program Perlinsos. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan bansos tepat sasaran.
“Saya ajak Pertuni mau membantu teman-temannya masuk dalam layanan digital. Kalau sudah datanya masuk, kita mudah menjangkaunya. Yang penting datanya masuk dulu,” jelasnya.
Selain memperkuat data, Kemensos juga mendukung pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan keterampilan, penguatan aset, hingga perluasan akses pasar bagi penyandang disabilitas yang telah memiliki usaha.
Gus Ipul menegaskan, bentuk pemberdayaan akan disesuaikan dengan minat, bakat, profesi, serta kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas berdasarkan hasil asesmen.
“Bagi yang ingin usaha, tentu kita bantu. Tidak hanya modal usahanya, tetapi juga hal-hal lain yang dibutuhkan agar usahanya berkembang. Kalau memiliki profesi tertentu, kita lakukan pelatihan-pelatihan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Pertuni Setiawan Gema Budi memberikan apresiasi atas dukungan Kemensos terhadap organisasinya sejak 2024. Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya sebatas kegiatan organisasi tetapi juga berlanjut pada program pemberdayaan.
“Kemensos terus membantu untuk meningkatkan pengembangan pemberdayaan. Barusan kami dibantu untuk klinik massage, Alhamdulillah sudah launching. Kemarin sarana-prasarana juga sudah dilengkapi,” kata Gema.
Ia juga berpesan kepada seluruh pengurus untuk terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.