-
Israel membatasi akses evakuasi medis luar negeri bagi 1.134 anak korban amputasi di Gaza.
-
Kurang dari seperempat korban amputasi di Gaza yang berhasil mendapatkan alat prostetik permanen.
-
Euro-Med Human Rights Monitor menyebut pembatasan fasilitas medis ini sebagai bentuk kejahatan perang.
Suara.com - Pembatasan akses evakuasi medis oleh otoritas Israel mengancam masa depan lebih dari seribu anak Gaza yang kehilangan anggota tubuh akibat konflik. Kebijakan perbatasan yang ketat membuat mayoritas korban anak tidak mendapatkan akses pembuatan maupun penyesuaian kaki dan tangan palsu di luar negeri.
Laporan terbaru Euro-Med Human Rights Monitor mencatat sebanyak 1.134 anak di Gaza harus menjalani prosedur amputasi akibat rentetan serangan militer. Sayangnya, pembatasan ruang gerak membuat sebagian besar anak-anak tersebut mustahil mengakses layanan medis jangka panjang yang sangat mereka butuhkan.
Krisis ini makin parah karena kelangkaan tenaga ahli serta larangan impor bahan baku pembuatan alat bantu gerak ke dalam wilayah Gaza. Kondisi tersebut memaksa para korban bertahan dengan fasilitas kesehatan lokal yang sudah hancur dan sangat terbatas.
Dua lembaga kesehatan internasional menyoroti jurang pemisah yang lebar antara jumlah korban amputasi dan ketersediaan kaki atau tangan palsu permanen. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperlihatkan bahwa dari 2.300 korban amputasi anak dan dewasa yang terdata sejak September 2024 hingga Mei 2026, baru 500 orang yang menerima prostetik permanen.
Kondisi di lapangan semakin sulit karena tenaga medis yang memiliki keahlian khusus di bidang prostetik hampir tidak ada.
“Hanya delapan profesional prostetik dan ortotik tersertifikasi yang saat ini tersedia di Gaza,” tulis Euro-Med Human Rights Monitor, dilaporkan Al Jazeera.
Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Jewa tersebut juga menegaskan bahwa krisis ini dipicu oleh minimnya peralatan pendukung di dalam wilayah konflik. Ketersediaan sarana untuk membuat, memasang, merawat, hingga menyesuaikan ukuran kaki palsu bagi anak-anak sangat jauh dari kata memadai.
Keterlambatan penanganan medis ini membawa dampak panjang bagi tumbuh kembang anak-anak yang menjadi korban.
“Penolakan berkelanjutan terhadap pengobatan, rehabilitasi, dan pendidikan yang layak berisiko mengubah bahaya yang dihadapi anak-anak ini sekarang menjadi penderitaan seumur hidup,” peringat organisasi tersebut.
“Kesenjangan dalam pemantauan medis dan kegagalan menyesuaikan anggota tubuh prostetik seiring pertumbuhan anak-anak dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut, nyeri kronis, dan peningkatan kesulitan bergerak.”
Dampak nyata dari penutupan jalur evakuasi ini dirasakan langsung oleh para orang tua yang menyaksikan kondisi anak mereka semakin memburuk. Hambatan administrasi dan penutupan perbatasan membuat penanganan medis yang darurat tidak dapat dilakukan tepat waktu.
Salah satu ibu korban, Fidaa Ahmad Al-Shaer (36), membagikan kisah pilu yang dialami oleh putra kandungnya setelah terkena ledakan senjata berat.
“Anak laki-laki saya yang berusia 11 tahun mengalami kelumpuhan dan kehilangan satu tangan setelah amunisi artileri Israel mendarat di dekatnya. Dia membutuhkan beberapa kali operasi di luar negeri dan anggota tubuh prostetik, tetapi tidak bisa lewat karena penyeberangan ditutup,” tutur Fidaa Ahmad Al-Shaer.
Atas dasar bukti-bukti penolakan akses medis tersebut, lembaga pemantau HAM melayangkan tuduhan pelanggaran hukum internasional kepada pihak militer.
Lembaga tersebut mengoperasikan tuduhan kejahatan perang dengan menyatakan, “Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan untuk membawa kehancuran fisiknya, secara keseluruhan atau sebagian, adalah tindakan yang terdaftar dalam Pasal 2 Konvensi Genosida.”
“Amputasi anggota tubuh anak-anak serta penghambatan pengobatan dan rehabilitasi mereka merupakan bagian dari pola ini,” tambah kelompok tersebut.
Ketegangan yang berlangsung terus memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, di mana sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling terdampak. Kebijakan isolasi wilayah menghambat masuknya bantuan kemanusiaan dan perlengkapan medis vital dari negara luar.
Euro-Med Human Rights Monitor menyebutkan bahwa pembatasan Israel menghalangi warga Palestina untuk mengimpor peralatan yang dibutuhkan untuk membuat anggota tubuh prostetik di Gaza. Organisasi tersebut menambahkan bahwa tim spesialis memerlukan izin masuk ke jalur tersebut untuk bekerja dan melatih tim lokal.