- Kepresidenan Universitas Trisakti mendatangi Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.
- Mahasiswa menagih janji pemerintah atas aksi 29 Oktober 2026 mengenai realisasi tiga tuntutan Tritura secara langsung.
- Staf Khusus Mensesneg, Binbin Firman Tresnadi, menemui mahasiswa karena menteri dan wakil menteri memiliki prioritas lain.
Melalui aksi pada 29 Oktober 2026 di Jakarta, mahasiswa Trisakti menyuarakan tiga tuntutan untuk segera dipenuhi pemerintah.
Tuntutan pertama, yakni pemulihan ekonomi, ekologi, pendidikan, dan kesehatan nasional.
Mencakup turunkan beban hidup rakyat melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat; perkuat perlindungan rakyat dari krisis ekologis, serta gratiskan seluruh biaya pengobatan bagi korban ISPA di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla); dan Wujudkan pendidikan yang berkeadilan, serta pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Tuntutan kedua, pemberantasan inkompetensi dan rangkap jabatan pejabat publik.
Mencakup evaluasi dan copot pejabat publik yang gagal menjalankan mandat serta tanggung jawabnya kepada rakyat, hentikan praktik nepotisme dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan tegakkan sistem meritokrasi dan akuntabilitas pejabat publik, khususnya atas kegagalan dalam penanganan bencana dan krisis nasional.
Tuntutan ketiga, kembalikan supermasi sipil dan tegakkan demokrasi. Mencakup, tegaskan kendali sipil atas militer sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi; hentikan perluasan peran militer dalam ranah sipil serta pastikan penanganan bencana berada di bawah kendali otoritas sipil yang transparan dan akuntabel, dengan pelibatan militer sebatas dukungan kemanusiaan sesuai kewenangannya; dan lindungi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan menyampaikan kritik serta hentikan segala bentuk intimidasi dan tindakan represif terhadap rakyat yang memperjuangkan hak-haknya.
Respons Kemensetneg
Binbin yang menemui mahasiswa di depan lobby Kemensetneg menyampaikan alasan mengapa Menteri Pras dan Wamen Juri tidak kunjung menemui mahasiswa.
Binbin yang dilegasikan langsung oleh menteri menemui mahasiswa membantah bahwa menteri maupun wamen tidak mau bertemu karena menghindar.
"Bukan Pak Menteri menghindar atau bukan gitu. Cuma kan harus ada yang prioritas, mana yang mendesak yang harus diselesaikan oleh Pak Menteri. Jadi kalau Pak Menteri kabur dari masalah itu enggak benar, terus Pak Menteri berbohong juga itu enggak benar," kata Binbin.
Sementara itu menjawab janji yang ditagih mahasiswa Trisakti perihal tiga tuntuan, Binbin memastikan bahwa tuntutan tersebut telah ia sampaikan kepada Menteri Pras dan selanjutnya disampaikan Pras kepada Presiden Prabowo Subianto.
Binbin turut menjawab salah satu konsen dari tuntutan mahasiswa perihal pengobatan terhadap masyarakat yang terdampak karhutla.
"Tadi data-datanya sebetulnya sudah ada, berapa ribu yang kita kasih pengobatan secara gratis, berapa ribu masker yang dibagi, berapa oksigen yang disiapkan, dan itu tentunya gratis, kan. Itu sudah ada datanya dari Kemenkes. Setahu saya kemarin juga Kemenkes sudah rilis soal itu," kata Binbin.
Binbin menjawab sekaligus tuntuan mahasiswa agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
"Terkait soal evaluasi Satgas PKH juga sekarang kan sedang dalam proses, proses evaluasi. Karena kan evaluasi tidak bisa melihat dalam satu sudut pandang, kan. Evaluasi kan harus menyeluruh," kata Binbin.
Sementara itu mengenai tuntutan agar Prabowo mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Binbin menegaskan tuntutan sudah disampaikan.
"Soal tuntutan eh dicopotnya Menteri Kehutanan, ya tentunya itu juga sudah disampaikan ke Bapak Presiden. Seperti apa tindakannya ya kita tunggu, karena itu kan hak prerogatif Pak Presiden. Tugas saya menyampaikan apa yang menjadi tuntutan teman-teman Trisakti yang pasti sudah tersampaikan semua," kata Binbin.
Binbin sekaligus merepons pandangan mahasiswa yang menganggap pemerintah tidak menepati janji.
"Ya itu kan subjektif ya. Tadi sebetulnya saya pengin mengajak mereka di ruang aspirasi untuk membongkar data. Jadi kita bedah data mana yang dianggap pemerintah tidak menempati janji. Karena kalau terkait dengan apa yang sedang dilakukan sekarang, ya semuanya sedang menyelesaikan problem-problem masyarakat yang dilakukan oleh Presiden ini," kata Binbin.