- Pakar hukum tata negara Unsoed, Manunggal Kusuma Wardaya, menyatakan wakil presiden yang ingin berhenti cukup menyampaikan surat tertulis.
- Konstitusi Indonesia tidak mengatur prosedur khusus atau keharusan meminta persetujuan DPR dan MPR bagi wakil presiden.
- Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons desakan pengunduran diri terhadap Gibran Rakabuming Raka akibat putusan Mahkamah Agung.
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Manunggal Kusuma Wardaya, menjelaskan Wakil Presiden yang ingin berhenti dari jabatannya tidak harus meminta persetujuan DPR maupun MPR.
Pernyataan tertulis yang menyatakan berhenti dinilai sudah mencukupi karena konstitusi tidak mengatur prosedur khusus pengunduran diri Wakil Presiden.
Penjelasan ini muncul di tengah desakan sejumlah pihak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Manunggal mengatakan, baik UUD 1945 sebelum maupun setelah perubahan tidak secara spesifik mengatur istilah pengunduran diri Presiden maupun Wakil Presiden.
"Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lama atau yang sebelum perubahan maupun sudah perubahan itu tidak ada mengundurkan diri. Adanya ya berhenti, jadi terminologinya kan berhenti," kata Manunggal kepada Suara.com, Selasa (10/11/2026).
Karena tidak ada ketentuan khusus mengenai prosedurnya, Manunggal menilai tidak terdapat kewajiban konstitusional bagi Wakil Presiden untuk memperoleh persetujuan MPR atau menjalani sidang khusus sebelum menyatakan berhenti.
Ia mencontohkan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu, pernyataan berhenti Soeharto disaksikan sejumlah pimpinan lembaga negara, termasuk DPR dan MPR. Namun, kehadiran para pimpinan lembaga tersebut bukan sesuatu yang diwajibkan secara normatif oleh konstitusi.
"Artinya menyatakan berhenti dengan surat tertulis, itu sudah mencukupi," ujarnya.
Meski begitu, Manunggal melihat adanya praktik hukum kebiasaan dalam proses berhentinya Presiden maupun Wakil Presiden. Sebab, keduanya memperoleh mandat melalui pemilihan langsung oleh rakyat sehingga proses berhentinya juga selayaknya disaksikan oleh perwakilan rakyat.
Menurutnya, pelibatan pimpinan lembaga perwakilan rakyat dapat menjadi bentuk penyaksian atas keputusan tersebut, meskipun bukan syarat konstitusional yang secara eksplisit harus dipenuhi.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri Wakil Presiden pernah dilakukan Mohammad Hatta. Hatta memilih mundur dari jabatannya karena merasa sudah tidak sejalan dengan Presiden Soekarno.
Namun, Manunggal mengingatkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum perubahan UUD 1945. Hingga saat ini, belum ada preseden pengunduran diri Wakil Presiden dalam rezim UUD 1945 hasil perubahan.