- Wakil Presiden Gibran menyatakan niat mundur kepada Presiden Prabowo di Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
- Presiden menyarankan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum peradilan tata usaha negara.
- Aturan UUD 1945 menetapkan pengisian kursi wakil presiden kosong dilakukan melalui sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3:
- MPR wajib menggelar sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.
- Presiden Prabowo Subianto memegang hak prerogatif mutlak untuk mengusulkan dua nama calon pengganti.
- Sebanyak 732 wakil rakyat (580 anggota DPR dan 152 anggota DPD) kemudian melakukan pemilihan untuk menentukan satu nama definitif.
- Wapres terpilih akan melanjutkan sisa masa jabatan hingga Oktober 2029.
Menariknya, mekanisme amendemen ketiga UUD 1945 ini belum pernah diuji coba sejak disahkan pada tahun 2001. Jika kekosongan terjadi sementara waktu, konstitusi pun tidak menunjuk figur pejabat pengganti sementara (Plt), sehingga roda pemerintahan akan dijalankan seorang diri oleh Presiden hingga wapres baru dilantik.
Jalur Mundur vs Pemakzulan DPR
Pilihan mengundurkan diri dinilai sebagai rute politik yang jauh lebih ringkas dibanding mekanisme pemberhentian (impeachment) lewat Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Jalur pemakzulan menuntut proses politik-hukum berliku: dimulai dari Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR—yang kabarnya telah diteken sekitar 50 anggota dewan lintas enam fraksi—lalu diverifikasi selama 90 hari di Mahkamah Konstitusi, hingga berujung pada sidang MPR yang mewajibkan kuorum minimal tiga perempat kehadiran anggota.
Kendati demikian, kedua opsi tersebut pada akhirnya bermuara pada satu muara yang sama: bila kursi RI-2 ditinggalkan, mandat penentuan pengganti sepenuhnya kembali ke tangan MPR lewat usulan Presiden.