- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 memberikan uang pensiun serta berbagai fasilitas bagi wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
- Pembayaran hak keuangan tersebut baru mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah ditetapkan secara resmi.
Suara.com - Publik tengah dihebohkan dengan kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Isu tersebut tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan jabatan Gibran, tapi juga hak-hak yang akan diterimanya apabila benar-benar berhenti sebagai wakil presiden.
Salah satu hak yang banyak dibicarakan adalah uang pensiun bagi mantan wakil presiden. Namun, ternyata hak yang diberikan negara tidak hanya berupa pembayaran pensiun setiap bulan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengatur sejumlah fasilitas bagi mantan pejabat yang berhenti dengan hormat.
Lantas, apa saja fasilitas yang berhak diperoleh seorang wakil presiden apabila mengundurkan diri?
Berikut daftar hak keuangan dan fasilitas yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978, termasuk ketentuan yang perlu dipenuhi agar hak tersebut dapat diberikan.
Syarat Wapres yang Mundur Bisa Mendapat Fasilitas Pensiun
Tidak semua kondisi berakhirnya jabatan otomatis membuat seorang wakil presiden memperoleh hak sebagai mantan wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978, hak pensiun diberikan kepada presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978, khususnya penjelasan Pasal 6.
Dengan demikian, wakil presiden yang mengundurkan diri dapat memperoleh hak-hak tersebut apabila proses pemberhentiannya secara resmi ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Artinya, penyampaian niat untuk mundur saja belum cukup untuk membuat seluruh hak tersebut otomatis berlaku.
Daftar Fasilitas yang Didapat Wapres Jika Mundur
UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur sejumlah hak keuangan dan administratif bagi mantan presiden maupun mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat. Berikut rinciannya:
1. Uang pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir
Hak pertama yang diberikan adalah uang pensiun pokok. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), besaran pensiun mantan wakil presiden ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir ketika masih menjabat.
Perlu dipahami bahwa perhitungan tersebut menggunakan gaji pokok, bukan keseluruhan penghasilan yang diterima selama menjabat.
Dengan demikian, tunjangan jabatan dan fasilitas lain tidak otomatis dimasukkan ke dalam dasar perhitungan pensiun pokok.