- Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akibat polemik ijazah.
- Pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta pada Selasa (10/11/2026) menyatakan menghormati proses politik di parlemen terkait penggunaan hak konstitusional DPR.
- Publik dan warganet di media sosial turut menyindir kelanjutan target janji kampanye penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Suara.com - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI mulai memasuki babak baru.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik resmi menandatangani usulan tersebut dengan alasan Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden akibat polemik ijazah.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, usulan HMP yang diterima pimpinan DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3.
Pasal tersebut mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.
"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia," kata Saan dikutip dari Antara.
Saan mengungkapkan, total terdapat 120 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan dalam pengajuan tersebut. Dukungan datang dari seluruh delapan fraksi partai politik di parlemen.
Rinciannya, PDIP menyumbang 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.
Setelah menerima dokumen pengajuan, pimpinan DPR menyatakan usulan tersebut diterima sesuai ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
"Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," ujar Saan.
Istana Hormati Langkah Politik DPR
Di tengah bergulirnya usulan pemakzulan tersebut, pemerintah menyatakan menghormati proses politik yang berlangsung di parlemen.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, DPR memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga legislatif.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas kelembagaan.
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR," ujarnya.