- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mempertanyakan keberadaan hampir 300 alat sadap kepada Kapolri dalam rapat khusus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
- Sahroni mendalami dugaan aktivitas penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan potensi konspirasi politik untuk menjatuhkan negara.
- Rapat kerja khusus tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait dugaan sindikat kelompok serta tujuan politik di balik penggunaan perangkat penyadapan.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mempertanyakan keberadaan hampir 300 alat sadap yang disebut-sebut pernah dibeli dan dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang akan ditanyakan Sahroni kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja khusus Komisi III DPR bersama Polri, Kamis (12/11/2026).
Sahroni mengaku ingin melihat langsung perangkat penyadapan tersebut sekaligus meminta penjelasan mengenai keberadaannya.
"Yang pertama saya mau tanya, itu alat sadap ada di mana? Pengin lihatlah. Karena yang saya tahu, banyak sekali beli alat sadap. Alat sadapnya itu kalau enggak salah hampir 300-an. Nah, itu ke mana dan kita mau lihat. Saya mau tanya itu," kata Sahroni kepada wartawan sebelum rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Selain keberadaan perangkat penyadapan, Sahroni juga ingin mendalami sejauh mana dugaan aktivitas penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP). Ia mempertanyakan apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan dugaan konspirasi politik untuk menjatuhkan negara.
"Sejauh mana geng LSP melakukan penyadapan, apakah ini berafiliasi untuk kepentingan konspirasi politik, untuk menjatuhkan negara, bukan seseorang lagi loh, menjatuhkan negara? Nah, itu yang nanti kita tanya," ujarnya.
Sahroni juga menyinggung kemungkinan adanya sejumlah pihak yang bekerja sama dalam rangkaian dugaan aktivitas tersebut. Ia menduga kelompok yang dimaksud tidak bergerak sendiri, melainkan memiliki tujuan politik yang hendak dicapai bersama.
"Saya bisa pastikan bahwa mereka berkelompok, bersindikat untuk melakukan satu tujuan agar bisa menjadikan bergeming secara politik," tuturnya.
"Nah, ini mereka bersama-sama, jadi berkonspirasi agar mencapai tujuan politik yang dia mau," sambung Sahroni.
Melalui rapat khusus tersebut, Sahroni berharap berbagai pertanyaan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal dapat terjawab. Hal itu termasuk keberadaan alat sadap yang disebut berjumlah hampir 300 unit serta dugaan tujuan di balik penggunaannya.