- Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengusulkan pembentukan Undang-Undang Etika Mantan Presiden pada Jumat, 13 November 2026.
- Aturan tersebut diusulkan untuk mencegah mantan presiden menjadi penguasa bayangan yang mengganggu pemerintahan presiden yang sedang menjabat.
- Didik meminta DPR menggunakan kewenangannya untuk mengatur batasan etika, konflik kepentingan, serta hubungan mantan presiden dengan pejabat pemerintah.
Suara.com - Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengusulkan pembentukan Undang-Undang Etika Mantan Presiden untuk mencegah munculnya kekuasaan bayangan yang berpotensi mengganggu pemerintahan presiden yang sedang menjabat.
Didik menilai, berakhirnya masa jabatan seorang presiden seharusnya diikuti dengan berakhirnya praktik kekuasaan yang dijalankan melalui jaringan politik maupun orang-orang yang masih memiliki kedekatan dengannya.
Menurutnya, mantan presiden memang tetap memiliki pengaruh politik setelah tidak lagi menjabat.
Namun, pengaruh tersebut perlu dibatasi agar tidak berkembang menjadi pusat kekuasaan tandingan di luar kewenangan konstitusional.
"Seorang presiden yang berkuasa dan berpengaruh telah berakhir secara konstitusional, tetapi pengaruh politiknya tidak ikut berakhir, bahkan berpotensi menjadi pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat," kata Didik dalam pernyataannya, Jumat (13/11/2026).
Dia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena presiden yang sedang menjabat berisiko kehilangan kemandirian dalam mengambil keputusan apabila masih terdapat pengaruh kekuasaan dari pihak di luar pemerintahan resmi.
Didik juga menyoroti potensi ketidakjelasan pertanggungjawaban politik apabila keputusan pemerintahan turut dipengaruhi oleh mantan presiden.
"Rakyat memilih seorang presiden untuk memerintah tetapi keputusan-keputusan bahkan yang strategis justru ditentukan pihak lain, mandat elektoral mengalami distorsi," tulisnya.
Atas persoalan tersebut, Didik meminta DPR tidak tinggal diam dan menggunakan kewenangannya untuk memikirkan aturan yang dapat menjaga etika mantan presiden setelah masa jabatannya berakhir.
Dia mengusulkan agar pembentukan Undang-Undang Etika Mantan Presiden dapat menjadi inisiatif DPR.
Aturan tersebut diharapkan mengatur batas perilaku mantan kepala negara agar tidak membangun pengaruh yang mengganggu pemerintahan berikutnya.
"Undang-undang etika mantan presiden bisa menjadi inisiatif DPR yang mengatur mantan Presiden agar tidak menjadi rakus kekuasaan menjadi penguasa bayangan, yang dapat mengganggu presiden yang sah berikutnya," tulis Didik.
Dia menyebut, aturan tersebut dapat mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari etika, konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, hingga hubungan mantan presiden dengan pejabat pemerintah.
"Perlu ada Undang-undang etika pascakepresidenan Indonesia dapat mempertimbangkan pengaturan khusus mengenai etika, konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, serta hubungan mantan presiden dengan pejabat pemerintah," pungkasnya.