Do You Speak French? Mengenang Sumitro Djojohadikusumo

Suara.com - Ruang tamu di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, itu tertata rapi. Kursi-kursi disusun dengan jarak yang pas, seolah memberi ruang bagi percakapan untuk bernapas. Saya tiba di rumah itu, sebelum pukul sembilan pagi. Tak lama kemudian, seorang lelaki lanjut usia berjalan perlahan dengan tongkatnya. Berkacamata. Wajahnya tenang.

Sumitro Djojohadikusumo. Pagi itu ia mengenakan jas bertekstur kotak halus--mirip nailhead weave-- kemeja putih, dasi terikat rapi. Ada yang kuno dalam cara ia berpakaian: kerapihan dan disiplin diri. Sumitro memang necis.

Pagi itu, 29 Maret 1999. Ia menyambut saya hangat. Beberapa hari sebelumnya, sebuah fax tiba dari Sumitro -- undangan tak terduga setelah pertemuan singkat di halal bi halal LPEM-FEUI. Saya heran dan terkejut menerima undangannya. Saya hanya mahasiswa doktoral di ANU. Bukan siapa-siapa. Paling jauh, seseorang yang 'terkenal' di kalangan yang kenal.

Bagi kami, mahasiswa ekonomi, Sumitro adalah legenda: pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Begawan Ekonomi-- begitu orang menyebutnya-- pejuang, politikus, mantan menteri.

Percakapan mengalir, ringan namun padat. Ia menanyakan kemajuan disertasi saya, situasi ekonomi Indonesia kala itu, lalu meloncat-- tanpa transisi -- ke novel dan buku-buku karya sastrawan Prancis. Ketika sampai pada karya sastra Prancis, ia tersenyum, lalu bertanya:

Do you speak French?
Saya menggeleng.
Oh, you’re not quite an intellectual yet.

Sumitro tertawa. Saya tahu ia berkelakar, tapi di balik kelakar itu saya menangkap betapa penting pengaruh Prancis dalam dirinya. Ia lalu berdiri, mengambil sebuah buku tipis berwarna biru dari rak: Reflections on André Malraux: by a distant admirer. Saya masih simpan buku itu, hingga kini.

Sumitro sangat mengagumi Malraux--contoh satunya kata dan perbuatan. Malraux tak hanya berpikir, ia terlibat langsung dalam perang saudara di Spanyol. Sumitro membandingkannya dengan Sartre. "Sartre berbicara tentang Spanyol di kafe-kafe Paris," katanya.

"Malraux ikut perang, memimpin skuadron udara untuk pasukan Republik." Inilah yang tampaknya memengaruhi Sumitro untuk juga menjadi man of action--seperti ketika ia bergabung dengan PRRI/Permesta.

Baca Juga: Indef Sebut Prabowo Tiru Ideologi Ayahnya: Sosialisme Pasar ala Soemitro

Bagi Sumitro, ekonomi adalah alat membangun bangsa--sebuah cabang political economy: ilmu tentang kekuasaan, moral, dan pilihan manusia. Mungkin karena ia tak hanya belajar, tapi menyaksikan langsung penindasan kolonial dan ketimpangan di perdesaan Jawa.

Sumitro menyerap berbagai pemikiran, saat ia mengambil doktor ekonomi di Nederlandsch Economische Hoogeschool (NEH) di Rotterdam--dan dari tahun-tahunnya di Paris, saat mengambil diploma bidang sejarah dan filsasat di Sorbonne.

Di Rotterdam, ia masuk lebih jauh dalam tradisi ekonomi klasik dan modern. Namun, dari Karl Marx ia menyerap kesadaran tentang struktur dan ketimpangan; dari Joseph Schumpeter ia mendapatkan imajinasi tentang wirausaha sebagai motor inovasi dan perubahan sosial.

Pada tahap berikutnya, dari Frank Knight ia belajar bahwa ketidakpastian kebijakan pemerintah melahirkan "ekonomi biaya tinggi". Tetapi, yang paling membekas adalah Edward Chamberlin. Dari Theory of Monopolistic Competition, ia menemukan kosakata untuk apa yang sudah lama ia lihat-- dominasi Big Five Belanda atas perdagangan Hindia (Thee, 2005).

Dari Keynes, Sumitro belajar bahwa pasar tidak selalu menyeimbangkan diri, dan kebijakan fiskal bukan sekadar instrumen teknis, melainkan alat politik untuk keadilan sosial. Namun, ia tidak dogmatis: di negara berkembang, kegagalan pasar sering berakar dari ketimpangan struktur dan kelemahan institusi, bukan hanya kekurangan permintaan.

Pertemuannya dengan Jan Tinbergen pada 1938-- kelak menjadi pemenang Nobel Ekonomi-- menjadi titik penting lain. Tinbergen memperkenalkan pendekatan kuantitatif dan model perencanaan kebijakan publik di Rotterdam. Ia bukan sekadar teknokrat; ia seorang sosialis yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia-- bahkan konsisten menyebut "Indonesia" ketimbang "Hindia Belanda".

Semua pengaruh itu berpadu dalam pandangan Sumitro: ekonomi harus dilihat dalam kerangka sosial dan institusional. Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar (1953) dan kemudian dalam Ekonomi Pembangunan (1955), Sumitro berulang kali kembali pada satu gagasan: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas tak bisa dipisahkan dari sejarah dan institusi.

Dalam diskusi kami, Sumitro mengeluhkan ilmu ekonomi yang makin terjebak pada perdebatan teoritis dan metodologi, bukan pembangunan. Bagi Sumitro, ekonomi bukan "senam intelektual". Ia cara melihat dunia.

Ekonomi, politik, filsafat, sastra, kebudayaan, semua itu baginya bukan dunia yang terpisah. Ia adalah jejaring gagasan yang saling bertaut. Itulah yang membuat Sumitro berbeda dengan banyak teknokrat lain. Di pagi itu, ia bicara bukan sekadar sebagai ekonom, tetapi seorang intelektual publik dalam tradisi Eropa Kontinental abad 20.

Sumitro berwarna. Ia hidup di tiga dunia sekaligus -- akademia, birokrasi, politik-- dan menolak dikotakkan: Neo Klasik, Neo Marxis, atau negara-versus-pasar.

Sebagian orang mengingatnya sebagai perintis ekonomi pembangunan Indonesia; sebagian lain mengaitkan namanya dengan kabinet-kabinet awal republik dan keterlibatannya dalam PRRI yang membuatnya hidup sepuluh tahun di pengasingan -- bab yang sering disebut titik gelap dalam kariernya. Namun, kontribusinya yang paling dalam justru berada di titik yang lebih "sepi": pembentukan institusi pendidikan ekonomi modern dan penanaman cara berpikir ekonomi dalam kebijakan publik Indonesia.

Tapi, sebelum sampai ke ruang kuliah, pemikiran itu lebih dulu diuji di ruang kabinet. Sumitro masuk pemerintahan di usia 33 tahun, ketika republik baru saja berdiri dan ekonominya nyaris runtuh. Sebagai Menteri Perdagangan Kabinet Natsir (1950–1951), ia merumuskan Rencana Urgensi Perekonomian dan Perindustrian 1951–1952 dengan tiga kebijakan inti: substitusi impor lewat "industri kunci", penghapusan monopoli "lima besar" Belanda, dan Kebijaksanaan Benteng.

Politik Benteng lahir dari niat yang jelas: membangun kelas pengusaha pribumi dalam struktur ekonomi yang timpang. Sumitro sadar, kebijakan ini berisiko melahirkan "ekonomi rente".

Alih-alih menciptakan pengusaha, ia bisa melahirkan perantara. Ketika saya tanyakan mengapa Politik Benteng tetap dijalankan, jawabnya: "Saya tahu, tak semua akan berhasil. Tapi lebih baik 3 dari 10 berhasil, ketimbang tak ada sama sekali."

Bagi Sumitro, ini adalah affirmative action, bukan soal efisiensi ekonomi. Dua dekade kemudian ia kembali memegang portofolio yang sama di Kabinet Pembangunan I (1968–1973).

Sebagai Menteri Keuangan, walau hanya relatif singkat, Sumitro menyusun RAPBN 1952 dan 1953 yang sebelumnya masih dalam "rangka kasar", dan berhasil membalik defisit Rp 1,7 miliar (1950) menjadi surplus APBN Rp 2,3 miliar pada 1952, sambil mengarahkan belanja modal ke sektor pembangunan.

Sejarah kebijakan ekonomi Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari namanya. Ia punya peran sentral dalam mendidik generasi teknokrat Indonesia melalui FEUI dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM). Dari FEUI lahir generasi teknokrat yang kelak menjadi arsitek ekonomi Orde Baru : Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Sadli, Emil Salim, Subroto -- yang dikenal sebagai Mafia Berkeley.

Sumitro juga seorang intelektual publik. Debatnya dengan Sjafruddin Prawiranegara, misalnya, mencerminkan dilema klasik negara baru merdeka: stabilisasi atau transformasi. Sjafruddin memilih kehati-hatian. Sumitro memilih perubahan. Pihak yang satu cemas pada inflasi. Pihak yang lain kuatir pada stagnasi. Sejarah menunjukkan: keduanya benar, dan sekaligus tidak cukup.

Di sinilah pandangan Sumitro tentang negara menjadi menarik. Ia percaya negara harus tahu kapan masuk dan kapan keluar. Sayangnya pengalaman kerap menunjukkan: negara hampir selalu tahu kapan masuk, namun jarang sekali tahu kapan keluar. Intervensi menciptakan kepentingan. Kepentingan melahirkan kekuatan politik. Dan begitu terbentuk, ia bukan lagi sekadar kebijakan ekonomi -- ia menjadi instrumen politik.

Sumitro lalu mengeluhkan kebijakan ekonomi Soeharto: jeruk, cengkeh ditataniagakan, bukan untuk rakyat. Ketika saya kejar apakah ia pernah mengingatkan Soeharto, Sumitro menukas: “Sering. Ia mendengar, tapi tak mendengarkan.” Ia memuji 10 tahun pertama Orde Baru, namun menyesalkan tumbuhnya ekonomi rente di sekeliling Soeharto, setelahnya. Pada Kongres ISEI 1993, ia secara terbuka menyatakan APBN bocor sekitar 30 persen.

Dalam soal industrialisasi, ia memahami bahwa ketergantungan pada komoditas adalah jebakan struktural. Tanpa industri, Indonesia akan tetap berada di pinggiran ekonomi dunia. Industrialisasi baginya bukan sekadar proyek ekonomi. Ia adalah proyek martabat.

Pagi itu sudah lama berlalu. Sumitro meninggal tahun 2001. Tapi, buku tipis berwarna biru itu masih ada di rak saya, pengingat akan percakapan tentang Malraux, Sartre, Camus, tentang negara, tentang pembangunan, dan kelakar bahwa intelektual harus bisa berbahasa Prancis.

Itulah warisannya: pertanyaan di kepala, ketegasan di tangan. Sebab kebijakan tak menunggu kepastian: ia menuntut keberanian untuk memutuskan, justru di tengah keraguan.