Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo Tembus Rp71 Triliun, Menkeu Era SBY Ingatkan Ini

Suara.com - Ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Chatib Basri memuji langkah pemerintah umumkan alokasi anggaran program makan bergizi gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang mencapai Rp71 triliun.

Hal ini menurutnya dapat menaikkan kepercayaan pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia di masa mendatang.

“Saya kira ini bagus. Kita tahu bahwa rupiah melemah dalam beberapa waktu terakhir. Ada dua penjelasanya: pertama, menguatnya USD terhadap berbagai mata uang, termasuk rupiah. Kedua, dalam kasus Indonesia, pelemahan rupiah juga dipicu karena adanya kekhawatiran mengenai kesinambungan fiskal Indonesia,” ujarnya dalam akun X pribadi @ChatibBasri, Senin (24/6/2024).

Meski demikian kata Chatib kondisi ini membuat defisit fiskal berpotensi untuk muncul karena anggaran negara difokuskan untuk memenuhi program-program pemerintah baru, yang salah satunya adalah makan bergizi gratis.

Pelaku pasar pun menangkap potensi tersebut dengan rasa khawatir dan kekhawatiran tersebut yang memicu pelemahan rupiah.

“Saya memahami kekhawatiran pasar ini. Pasar khawatir jika fiskal Indonesia menjadi tidak sustainable,” bebernya.

Untuk diketahui, pemerintah pada Senin (24/6/2024) menggelar konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025. Hadir di sana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono.

Disampaikan dalam konferensi pers bahwa tahun depan pemerintah akan menjaga defisit anggaran dalam rentang 2.29%-2.82% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan program makan bergizi yang menghabiskan Rp71 triliun sudah masuk dalam rentang defisit tersebut.

Chatib menilai dalam situasi ekonomi global dipenuhi ketidakpastian serta pasar yang penuh rasa khawatir, penjelasan bahwa fiskal akan tetap disiplin dijaga oleh pemerintah merupakan sesuatu yang amat penting.

Baca Juga: Dorong Pilpres Dikembalikan Ke MPR, Amien Rais Singgung Cukong Dan Klaim Prabowo Setuju: Dia Kutu Buku

“Tambahan program pemerintah baru sudah tercakup dalam rentang defisit 2.29%-2.82% dari PDB. Saya kira ini penting sekali karena implikasinya pemerintah saat ini dan kedepan akan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah 3%,” terangnya.

Ia memproyeksikan dengan rentang defisit 2,29%-2,82%, rasio utang terhadap PDB RI pada 2025 akan berada di kisaran 37-38% saja.

Angka ini lebih rendah dari rasio utang terhadap PDB pada 2023 yang sebesar 39% dan jauh lebih rendah dari spekulasi pasar yang memperkirakan rasio utang mencapai 50%.