Aturan Mobil Listrik Harus Mampu Merangsang Industri Otomotif

Suara.com - Kendaraan listrik, terutama mobil listrik, disiapkan untuk menjadi transportasi masa depan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, baru-baru ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) selesai mengkaji draf peraturan presiden (Perpres) terkait Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik untuk Transportasi Jalan dan menyerahkannya ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Menanggapi hal tersebut, PT Honda Prospect Motor (HPM) sebagai salah satu produsen otomotif berharap skema seperti low carbon emission vehicle (LCEV), sama dengan low cost and green car (LCGC), di mana aturan yang dibuat bisa merangsang pasar otomotif di Indonesia.

"Saya belum melihat seperti apa skemanya. Tapi saya pikir di Indonesia perlu ada proyek-proyek yang bisa membuat terjadinya pembelian baru. Memang ada sesuatu yang dijalankan dengan insentif, kemudian diatur kembali segala sesuatunya termasuk kebijakan LCEV," ujar Jonfis Fandy, Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual PT HPM, di Bali, baru-baru ini.

Kendati demikian, Jonfis mengaku tidak ingin terburu-buru. Pihaknya saat ini masih menunggu kebijakan mobil listrik rampung dibuat.

"Kami menunggu supaya kami bisa follow up ke prinsipal. Jadi kalau sudah jelas, kami bisa lebih percaya diri menghadirkan produk yang sesuai. Walaupun mungkin tidak langsung mobil listrik, bertahap," terang Jonfis.

Lebih lanjut, ia berpendapat, penerapan produk ramah lingkungan paling tepat adalah perlahan-lahan menuju produk listrik. Kendaraan listrik yang menghilangkan mesin pembakaran internal membutuhkan infrastruktur yang memadai.

"Bicara mobil listrik, kami sebagai produsennya, kami siapkan produknya. Kemudian infrastruktur harus disiapkan siapa? Kalau semua ditimpakan ke produsen, ya tidak bisa jalan, harus ada yang investasi," papar Jonfis.