Motor Listrik Susah Laku, Pemerintah Diharap Bisa Menjadi Contoh

Suara.com - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) meminta pejabat pemerintah menjadi contoh menggunakan motor listrik untuk mengajak masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Seperti diketahui, masyarakat Indonesia masih ragu beralih ke motor listrik. Jarak tempuh dan pengisian daya yang terlalu lama menjadi masalah utama yang membuat motor listrik sepi peminat..

Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi berharap seluruh pejabat pemerintah mulai melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional.

Mewahnya Tas 5 Bridesmaid Mahalini yang Setara Harga Moge, Aaliyah Massaid Moge Versi Paling Terjangkau

"Kami berharap semua pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah secara bertahap mengganti sepeda motornya, baik untuk operasional maupun pribadi itu ke motor listrik, termasuk juga mobil," ujar Budi, dikutip Selasa (14/5/2024).

Budi meyakini bila pejabat pemerintah menggunakan kendaraan listrik, maka akan menjadi contoh yang bagus bagi masyarakat.

"Kalau pemerintah sudah menggunakan motor listrik dan mobil listrik, tentunya masyarakat akan mencontoh terhadap penggunaan," katanya.

Berkah Latih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Tambah Koleksi Mobil Mewah

Sebelumnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan alokasi bantuan pembelian motor listrik tahun 2024 hanya sebanyak 50 ribu unit atau berkurang dari tahun sebelumnya.

Baca Juga: Pabrik Motor Listrik Yadea Serap 3000 Tenaga Kerja, Incar TKDN 90 Persen

Menperin mengungkapkan serapan program bantuan pembelian motor listrik masih rendah. Dari 200.000 unit yang ditargetkan, subsidi motor listrik baru tersalurkan sebanyak 11.532 unit di tahun 2023.

Ia bahkan menyebut program tersebut menjadi beban dalam penyerapan anggaran Kemenperin.

"Karena penyerapannya tidak sesuai, bahkan jauh dari apa yang sudah disiapkan yaitu 200 ribu unit motor listrik, itu menjadi beban kita dalam konteks kita tidak berhasil men-deliver atau memberikan penyerapan anggaran yang tinggi," ungkap Menperin.