Otomotif / Mobil
Rabu, 17 September 2025 | 15:21 WIB
Wali Kota Prabumulih Arlan (Instagram/@cak.arlan_official)

Menurut Arlan, saat ini ia belum melakukan pencopotan, baru menegur saja. Kemudian mengenai itu pencopotan, jika pun itu terjadi, itu terjadi berkaitan dengan kasus lain di sekolah yang membuat sebagian siswa merasa tidak nyaman.

Arlan bahkan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Roni, didampingi Wakil Wali Kota Franky Nasril, Sekda H Elman, dan sejumlah pejabat lainnya.

4. Roni Ardiansyah Tetap Ikhlas

Meski kabar simpang siur terus berkembang, Roni memilih tidak memperpanjang polemik. Ia hanya menyebut pencopotannya berkaitan dengan kebijakan selama dirinya menjabat, tanpa menjelaskan detail kasusnya.

Roni sendiri sudah lama berkarir di dunia pendidikan. Ia pernah menjabat kepala sekolah di SMP negeri lain selama sembilan tahun, bahkan sempat mengikuti program pendidikan ke China.

Setelah dicopot dari jabatan sebagai kepala sekolah, ia kembali ditempatkan sebagai guru di SMP negeri lain.

5. Disdikbud Menyebut Hanya Rotasi Biasa

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Prabumulih, Darmadi, menegaskan mutasi jabatan kepala sekolah merupakan hal yang wajar. Menurutnya, Roni tidak diberhentikan sebagai pendidik, hanya diganti dari jabatan kepala sekolah.

Posisi Kepala SMPN 1 kini diisi Kusno SPd sebagai pelaksana tugas, sementara Roni menunggu penempatan baru sesuai bidangnya.

Baca Juga: Wali Kota Prabumulih Lulusan Apa? Viral Copot Kepsek Gegara Tegur Anaknya

Penjelasan ini dimaksudkan untuk meredam spekulasi bahwa pencopotan Roni berkaitan dengan isu anak pejabat.

6. Harta Kekayaan Wali Kota Jadi Sorotan

Kasus ini semakin memantik perbincangan publik setelah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Arlan ikut disorot.

Berdasarkan data resmi, total kekayaannya mencapai Rp17 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp5,8 miliar, kendaraan dan mesin Rp4,9 miliar, kas Rp8 miliar, serta harta bergerak lainnya Rp202 juta.

Menariknya, tidak ada mobil pribadi mewah yang tercatat dalam laporan tersebut, hanya truk, motor, dan alat berat.

Hal ini memicu pertanyaan lanjutan, jika di data resmi tidak ada mobil pribadi, dari mana anak wali kota bisa membawa mobil ke sekolah? Pertanyaan inilah yang membuat isu semakin bergulir liar di masyarakat.

Load More