Ironi Kopdes Merah Putih Pakai Pikap Bukan Merah Putih, DPR Ikut Heran

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel menyoroti rencana impor ratusan ribu kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih, salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Rachmat menemukan ironi dalam rencana BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara yang justru memilih impor pikap dan truk India - yang tentu saja bukan Merah Putih - untuk program yang dipengaruhi oleh pemikiran nasionalistik Prabowo soal ekonomi, Kopdes Merah Putih.

"Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, yaitu Astacita, konsep Prabowonomics, dan Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto?" ujar Gobel di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Gobel menekankan bahwa industri otomotif nasional telah memiliki kemampuan memproduksi mobil pikap secara domestik. Karenanya kebijakan impor kendaraan dalam jumlah besar berpotensi tidak sejalan dengan upaya penguatan industri nasional dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Adapun anggaran yang dihabiskan untuk mengimpor ratusan ribu pikap dan truk buatan Mahindra dan Tata Motors asal India itu adalah Rp24,66 triliun.

Gobel menilai langkah impor tersebut berpotensi bertentangan dengan agenda prioritas pemerintah, khususnya terkait penciptaan lapangan kerja dan penguatan industrialisasi nasional.

"Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Astacita, bahkan melanggar Astacita, karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal dan peran BUMN seharusnya menjadi instrumen untuk menggerakkan industri domestik serta menyerap tenaga kerja, terutama lulusan pendidikan vokasi yang banyak terserap di sektor otomotif.

Gobel juga menekankan bahwa industri otomotif Indonesia telah berkembang dengan jaringan produksi dan layanan yang luas, serta tingkat kandungan lokal yang terus meningkat.

Baca Juga: DPR Pertanyakan Alasan Agrinas Impor Pikap India untuk Koperasi Merah Putih

Minta Dibatalkan

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin meminta Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit pikap dan truk dari India.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Saleh.

Saleh mengatakan impor akan melemahkan bahkan mematikan industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu impor juga tidak memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian domestik.

Kata dia, industri otomotif di dalam negeri telah menyatakan kesiapan untuk melayani kebutuhan kendaraan bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Saleh menegaskan kebijakan impor perlu diselaraskan dengan visi industrialisasi pemerintah yang menekankan hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah ekonomi nasional. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan industri dalam negeri harus dijaga melalui regulasi yang tepat.

“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ucap Saleh.

Di sisi lain, pelaku industri menilai kapasitas produksi nasional sebenarnya cukup besar. Total kapasitas produksi pick-up nasional mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan optimal, dengan dukungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen, serta jaringan layanan purna jual yang luas.

Kadin menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan penguatan industri domestik. Sinkronisasi antara kementerian terkait kata dia, dinilai penting agar program pembangunan desa dapat menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.

“Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” ungkap Saleh.

Kadin juga menilai pemerintah memiliki ruang untuk merancang skema yang lebih berpihak kepada industri nasional, seperti memprioritaskan kendaraan dengan TKDN tinggi, mendorong perakitan dalam negeri, atau membangun kemitraan manufaktur lokal.