Dana Desa buat Kopdes Merah Putih Tembus Rp 34,57 T, Purbaya: Hitungan Saya Lebih Besar

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kalau anggaran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih atau KDMP) sebesar Rp 34,57 triliun masih kurang dari perkiraannya.

“Hitungan saya lebih besar dari itu,” kata Purbaya, dikutip Jumat (20/2/2026).

Anggaran Kopdes Merah Putih ini sudah diatur Purbaya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Dalam PMK 7/2026 itu, total dana desa 2026 mencapai Rp 60,67 triliun. Namun Pemerintah mewajibkan 58,03 persen atau Rp 34,57 triliun dialokasikan untuk anggaran Kopdes Merah Putih.

"Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa atau sebesar Rp 34.570.000.000.000,00," begitu bunyi Pasal 15 Ayat 3 PMK 7/2026.

Artinya, selisih dari pagu dana desa 2026 sebesar Rp 25 triliun akan menjadi pagu reguler, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 4 PMK 7/2026.

Kendati begitu Purbaya meminta waktu untuk memastikan angka dana desa sudah sesuai aturan.

"Nanti saya cek lagi," katanya.

Alokasi Dana Desa ke Kopdes Merah Putih

Diketahui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak arah penggunaan Dana Desa di tahun 2026. Lewat regulasi teranyar, pemerintah mewajibkan mayoritas anggaran desa dialokasikan ke program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Baca Juga: Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya soal Gugatan Guru Honorer untuk Anggaran MBG UU APBN 2026

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Aturan yang diteken 12 Februari 2026 ini secara khusus memplot 58,03% atau senilai Rp 34,57 triliun dari total pagu Dana Desa yang sebesar Rp60,57 triliun untuk implementasi Kopdes Merah Putih (KDMP).

"Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP dihitung sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap desa atau sebesar Rp 34.570.000.000.000," bunyi Pasal 15 ayat 3 aturan tersebut, dikutip Senin (16/2/2026).

Dengan porsi "raksasa" untuk koperasi, Dana Desa reguler kini menyisakan anggaran sebesar Rp 26 triliun. Pemerintah mengarahkan penggunaan dana KDMP ini secara spesifik untuk pembangunan fisik, mulai dari gerai, pergudangan, hingga kelengkapan operasional koperasi di pelosok tanah air.

Menariknya, pemerintah menerapkan jalur "bypass" untuk pencairan dana koperasi ini. Berbeda dengan dana reguler yang melalui pemotongan di tingkat kabupaten/kota, dana KDMP akan disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening penampung khusus.

Tak hanya itu, pemerintah menyiapkan "bonus" bagi desa yang serius mengelola koperasinya. Status pembentukan dan kinerja usaha KDMP kini menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan tambahan insentif desa dari total alokasi Rp1 triliun.