Harga Mobil Dinas Gubernur Kaltim 8,5 M Setara Biaya Mengaspal Jalan Berapa Kilometer?

Suara.com - Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kaltim (Kaltim) tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Nilainya tidak kecil karena mencapai Rp8,5 miliar.

Angka tersebut memicu beragam reaksi, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah daerah.

Gubernur Kaltim, Rudi Mas'ud angkat bicara menanggapi kritik yang mengalir deras. Dia menilai kendaraan dinas kepala daerah bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol kehormatan daerah.

"Masa iya kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Jaga dong. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya dalam keterangan kepada media.

Pernyataan tersebut sontak viral. Di berbagai platform, warganet mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan dengan harga fantastis terutama ketika sejumlah ruas jalan di Kaltim masih dilaporkan mengalami kerusakan.

Lalu muncul pertanyaan yang ramai diperbincangkan: jika dana Rp8,5 miliar itu dialihkan untuk perbaikan jalan, sebenarnya bisa mengaspal berapa kilometer?

Mending Benerin Jalan? Rp8,5 Miliar Setara Biaya Mengaspal Jalan Lintas Kecamatan

Untuk menghitungnya, perlu mengacu pada estimasi biaya pengaspalan jalan berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) konstruksi jalan standar dua lajur dengan lebar sekitar 3–4 meter.

Sebagai simulasi hitungan kasar, Suara.com mengutip dari website PT Laksana Karya Indonesia sebagai kontraktor jalan dan jasa pengaspalan murah dan berpengalaman.

Baca Juga: Istri Gubernur Kaltim Pakai Gelang Rp2,5 Miliar, Ternyata Sudah Kaya dari Lahir

Berdasarkan simulasi perhitungan biaya pengaspalan jalan hotmix, rata-rata biaya pengaspalan per meter persegi bisa berada di kisaran Rp150.000 hingga Rp250.000. Namun hal tersebut tergantung spesifikasi, ketebalan aspal, kondisi lahan, dan lokasi proyek.

Jika kita ambil angka moderat, misalnya Rp200.000 per meter persegi, maka untuk jalan dengan lebar 4 meter, biaya per meter panjangnya adalah:

4 meter x Rp200.000 = Rp800.000 per meter panjang.

Artinya, untuk 1 kilometer (1.000 meter), biaya yang dibutuhkan sekitar:

Rp800.000 x 1.000 = Rp800 juta per kilometer.

Dengan asumsi tersebut, maka dana Rp8,5 miliar secara teori dapat digunakan untuk membangun atau mengaspal sekitar:

Rp8.500.000.000 ÷ Rp800.000.000 = kurang lebih 10,6 kilometer jalan.

Jika menggunakan skenario biaya yang lebih rendah, misalnya Rp150.000 per meter persegi, maka panjang jalan yang bisa dibangun tentu lebih banyak, bahkan bisa mendekati 14 kilometer.

Namun perlu dicatat, angka ini hanyalah simulasi kasar. Dalam praktiknya, biaya proyek infrastruktur sangat dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi tanah, akses alat berat, hingga lokasi geografis terutama di wilayah seperti Kaltim yang memiliki medan cukup menantang.

Penjelasan Gubernur dan Sekda Kaltim

Menanggapi polemik yang berkembang, Rudi Mas'ud menegaskan bahwa kendaraan tersebut berada di Jakarta dan hingga kini Pemerintah Provinsi belum menyediakan mobil dinas baru yang beroperasi di wilayah Kaltim.

Dia juga mengajak masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan apalagi di bulan puasa. "Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak ghibah," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni turut memberikan klarifikasi. Dia menyebut pengadaan kendaraan operasional tersebut telah melalui pertimbangan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan kerja kepala daerah.

Menurutnya, kendaraan dinas bukan semata soal kemewahan, melainkan sarana pendukung mobilitas di daerah dengan karakter geografis ekstrem seperti Kalimantan Timur.

"Pak Gubernur berkomitmen memantau langsung permasalahan sampai pelosok. Untuk menjangkau titik-titik dengan medan berat, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," jelasnya.

Sri Wahyuni mencontohkan kunjungan ke wilayah Bongan yang memerlukan kendaraan dengan spesifikasi khusus agar mampu melewati jalur berat.

Soal anggaran Rp8,5 miliar untuk SUV hybrid bermesin 3.000 cc itu, Pemprov Kaltim melalui BPKAD pun telah memberikan penjelasan resmi. Mereka menegaskan proses pengadaannya tetap mengutamakan prinsip value for money serta mempertimbangkan efisiensi dalam jangka panjang.

Kontributor : Trias Rohmadoni