Poptren.suara.com - Hong Kong akan segera mengumumkan kebijakan terkait karantina hotel Covid-19 yang kontroversial untuk semua kedatangan, karena ingin menjaga kota tetap terhubung dengan seluruh dunia dan memungkinkan adanya sebuah “pembukaan yang teratur”.
John Lee, sebagai pemimpin kota mengatakan, ia sadar HongKong perlu mempertahankan daya saing. Pihak berwenang ingin membawa kembali acara dan kegiatan kota.
“kami tahu persis kemana kami harus menuju dan ingin konsisten saat bergerak ke arah itu. Kami ingin memiliki keterbukaan yang tertib karena kami tidak ingin ada kekacauan atau kebingungan dalam prosesnya,” katanya, berdasarkan isyarat negara Cina yang menerapkan kebijakan nol-Covid.
Hong kong merupakan salah satu dari negara di dunia yang masih mengharuskan pelancong yang datang untuk karantina, meskipun masa karantina semakin berkurang dari waktu ke waktu. Saat ini, pelancong yang datang harus karantina selama tiga hari di hotel dengan pengawasan mandiri selama empat hari.
Dikutip dari South China Morning Post, porsi hotel akan dihapus dan diganti dengan pengawasan mandiri selama tujuh hari. Dari peraturan tersebut, orang-orang dapat tinggal di rumah mereka sendiri tanpa harus melakukan tes, dan pergerakan mereka dibatasi.
Media lokal lainnya melaporkan, perubahan diumumkan minggu ini. Sektor bisnis, diplomat dan masyarakat mengecam aturan karantina hotel yang berlaku sejak Maret 2022, termasuk pembatasan kota dengan mengatakan posisi Hong Kong sebagai pusat global keuangan.
Aturan tersebut telah memicu eksodus, ekspariat dan warga lokal yang dimulai oleh Beijing yang berupaya untuk mengendalikan bekas jajahan Inggris dan membatasi kebebasan. Menurut angka pemerintah, sejak pertengahan tahun 2021, sebanyak 113 ribu orang pergi.
Aturan tersebut juga telah memaksa maskapai penerbangan dari dan menuju Hong Kong dibatalkan atau ditunda. Sebagai bagian dari upaya mengembalikan sektor bisnis ke pijakan yang normal, Hong Kong berencana menjadi tuan rumah konferensi keuangan besar dan Rugby Sevens International November mendatang.
Bebas karantina adalah prasyarat untuk hari di konferensi tersebut. Masih belum ada kejelasan apakah pembatasan Covid di bidang lain juga akan dilonggarkan. Sampai saat ini Hong Kong masih melarang sekelompok orang di ruang publik lebih dari empat orang, serta masih wajib memakai masker, pun untuk anak-anak dan remaja. (Reuters)
Baca Juga: Tampil di Televisi, Rina Mahasiswi UHO yang Viral bilang 'Tidak Boleh Minder'
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
Terkini
-
Akselerasi Layanan Zero Down Time di GIIAS 2026, Mitsubishi Fuso: Roda Bisnis Harus Terus Berputar
-
Promo Diskon Grab Sepanjang Agustus 2026, Syaratnya Jadi Nasabah BRI
-
Balsa Sekulic Terpukau Atmosfer Bobotoh, Siap Kejar Gol Perdana Bersama Persib
-
Pandangan Masih Buram Meski Ganti Kacamata? Bisa Jadi Bukan Sekadar Mata Minus Biasa
-
Promo Khusus Nasabah BRI di RS Abdi Waluyo, Dapatkan Cashback Langsung!
-
Indonesia Respons Kecaman Korea Utara Soal Denuklirisasi
-
Gaji Manajer Kopdes Ditanggung APBN: Di Mana Letak Skala Prioritas Negara?
-
Cara Dapat Cashback Instan Rp150 Ribu di tiket.com Pakai Kartu BRI
-
Manahumama, Ikhtiar Masyarakat Adat Bantik Merawat Ingatan Leluhur
-
Inggris Punya Dana Segar Rp96,64 Triliun untuk Prabowo Bangun Infrastruktur