Jembatani Tenaga Honorer dan Pemerintah, Ridwan Kamil Tawarkan Pembentukan Gugus Tugas

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya berencana akan membentuk gugus tugas untuk mencari solusi terkait persoalan tenaga honorer.

Gugus tugas ini sebagai jembatan aspirasi tenaga honorer dengan pemerintah daerah. Nantinya gugus tugas akan terdiri dari perwakilan tenaga honorer dan Pemda Provinsi Jabar. 

Kedepannya, gugus tugas ini bisa direplikasi di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan honorer tenaga kesehatan dan guru di Gedung Sate, Selasa (9/8/2022). 

Ridwan Kamil menawarkan kepada tenaga honorer nakes pembentukan sebuah gugus tugas sebagai perantara tenaga honorer dan Pemda Provinsi Jabar. 

"Semua aspirasi kita dengarkan, dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas antara perwakilan mereka (tenaga honorer) dan tim Pemda Provinsi Jabar untuk secara transparan mencari solusi," katanya.

Dengan membentuk gugus tugas, tenaga honorer bisa rutin bertemu dengan Pemdaprov Jabar merespons segala hal terkait kebijakan tenaga honorer terlebih yang datang dari Pemerintah Pusat. 

"Kita rutinkan pertemuan sehingga tidak ada miskomunikasi, karena kita (bersama) paham (situasi)," tambahnya.

Terkait kebijakan dari Pemerintah Pusat, Gubernur berkomitmen terus mengawal agar tetap berkeadilan. Namun jika kebijakannya dari kabupaten/kota, Pemdaprov Jabar bisa dengan mudah membuat surat edaran. 

"Kalau itu kewenangan pusat kita bekerja sama ke pusat, kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangannya di kabupaten/kota itu kita bikin edaran," imbuhnya.  

Baca Juga: Ridwan Kamil Berharap Kemacetan di Kota Depok Dapat Terurai

Menurut Gubernur, pertemuannya  dengan para nakes dan guru honorer merupakan bagian komitmen Pemdaprov Jabar memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer. 

"Sehingga mereka paham bahwa Gubernur memperjuangkan aspirasi, tapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur, kalau bisa diubah dengan peraturan juga kita upayakan," pungkasnya ***