Dana Pemilu Dianggap Tidak Cukup, Mahfud MD Panggil Ketua KPU dan Dirjen Anggaran

PURWOKERTO.SUARA.COM, JAKARTA -Salah satu polemik menjelang Pemilu 2024 adalah dana pemilu yang dianggap tidak cukup. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari Kamis (4/8) mengundang pihak Kementerian Keuangan bersama KPU dan Bawaslu untuk memastikan aggaran dana Pemilu. 

Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk mensukseskan agenda Pemilu 2024.

"Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," ujar Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (4/8) malam. 

Ia menegaskan, proses pemilu tidak akan terganggu, atau terhenti misalnya hanya karena biayanya tidak lancar. Pihaknya memastikan semua biaya akan disediakan.

"Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," ungkap Mahfud.

Ia melanjutkan, tetapi untuk yang sifanya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah PPS, masih akan didiskusikan lebih lanjut. 

Mahfud menerangkan, Ketua KPU akan melakukan langkah-langkah penyesuaian, dengan kesepakatan itu, sehingga nanti akan bisa secepatnya diproses. 

"Hingga saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang. Itu belum ada. Semuanya berjalan. Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran Pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang," pungkas Mahfud MD. (Arif KF)

PURWOKERTO.SUARA.COM, JAKARTA -Salah satu polemik menjelang Pemilu 2024 adalah dana pemilu yang dianggap tidak cukup. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari Kamis (4/8) mengundang pihak Kementerian Keuangan bersama KPU dan Bawaslu untuk memastikan aggaran dana Pemilu. 

Baca Juga: Lantai 3 Kafe Radio Dalam Purwokerto Ambrol Lukai Mahasiswa Unsoed, Siapa Tanggung Jawab?

Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk mensukseskan agenda Pemilu 2024.

"Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," ujar Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (4/8) malam. 

Ia menegaskan, proses pemilu tidak akan terganggu, atau terhenti misalnya hanya karena biayanya tidak lancar. Pihaknya memastikan semua biaya akan disediakan.

"Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," ungkap Mahfud.

Ia melanjutkan, tetapi untuk yang sifanya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah PPS, masih akan didiskusikan lebih lanjut. 

Mahfud menerangkan, Ketua KPU akan melakukan langkah-langkah penyesuaian, dengan kesepakatan itu, sehingga nanti akan bisa secepatnya diproses. 

"Hingga saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang. Itu belum ada. Semuanya berjalan. Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran Pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang," pungkas Mahfud MD. (Arif KF)