Soroti Kasus Kiai Cabul di Pati, KSP Dudung: Lindungi Korban, Tindak Tegas Pelakunya!

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama dalam penanganan dugaan pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Pati, Jawa Tengah.

Dudung meminta aparat penegak hukum bergerak cepat memproses tersangka Ashari sekaligus memastikan identitas para korban, terutama yang masih di bawah umur, tetap dirahasiakan demi melindungi masa depan mereka.

“Demi melindungi masa depan anak-anak di bawah umur itu, sebaiknya kepolisian dan segenap pihak merahasiakan identitas korban. Trauma dan luka yang dialami korban membutuhkan bantuan negara agar kesehatan mental dan trauma psikologisnya dapat dipulihkan,” kata Dudung di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dudung juga menyoroti kabar Ashari yang sempat tidak memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. Ia menegaskan Indonesia adalah negara hukum sehingga siapa pun pelakunya harus diproses tanpa pandang bulu.

“Siapa pun pelakunya, penegakan hukum wajib dijalankan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada lagi upaya untuk mangkir dari pemeriksaan polisi,” ujarnya.

Menurut Dudung, dugaan pencabulan tersebut harus diproses serius berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ia menilai penegakan hukum dalam perkara ini menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi warga dari kekerasan seksual.

“Sudah sepatutnya pelaku kekerasan seksual mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan malah kabur dan tidak menunjukkan rasa bersalah serta penyesalan,” ujar Dudung.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu juga menyoroti adanya relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pesantren maupun lembaga pendidikan lain seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban

“Saya mengecam tindakan pelaku yang notabene adalah seorang pemimpin di lembaga pendidikan. Ia tidak boleh berkedok sebagai pemimpin lembaga pendidikan, lalu menyalahgunakan status dan otoritas itu untuk mengeksploitasi anak didik. Relasi kuasa seperti ini amat intimidatif dan harus diusut secara tuntas,” tegas Dudung.

Dudung memahami tuntutan masyarakat agar proses hukum berjalan cepat dan transparan. Ia berharap aparat penegak hukum menunjukkan ketegasan dan profesionalitas dalam menangani kasus tersebut.

“Waktunya bagi kepolisian untuk menunjukkan wajahnya sebagai aparat penegak hukum yang dapat diandalkan masyarakat. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu kepada siapa pun dengan sigap dan cepat,” pungkasnya.