Musim Kemarau 2023 Masih Panjang, Anda Tak Akan Percaya Apa yang Sedang Direncanakan Pemerintah!

Selebtek.suara.com - Indonesia sedang menghadapi musim kemarau yang dimulai dari Maret 2023. Beberapa daerah pun kekeringan karena curah hujan yang sangat kecil.

Cuaca yang semakin panas ini membuat banyak orang bertanya-tanya kapan musim kemarau ini akan berakhir. Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi antara Juli dan September 2023.

Agar mengantisipasi efek negatif kemarau, seperti kekeringan yang sempat terjadi pada 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merencanakan sejumlah langkah. 

Dilansir dari laman resmi PUPR, Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Jarot Widyoko, menjelaskan beberapa upaya antisipasi, antara lain:

- Rehabilitasi infrastruktur air

- Pemeliharaan sumur

- Manajemen bendungan dan embung

Jika upaya ini tidak efektif, Kementerian PUPR akan berkolaborasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk mendistribusi air melalui tangki-tangki.

Wilayah dengan intensitas hujan rendah, seperti NTT, NTB, Bali, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua, khususnya akan mendapatkan perhatian dalam bentuk pembuatan sumur bor. Sebelumnya, akan dilakukan penelitian untuk mengevaluasi ketersediaan sumber air di daerah-daerah ini.

Baca Juga: Anies-Cak Imin Resmi Capres-Cawapres, Gus Falah Yakin Suara Ganjar di Kalangan NU Tidak Tersedot

Kementerian PUPR juga akan memaksimalkan operasi dan pemeliharaan sumur bor yang sudah ada dari program OPOR, yang mencakup sekitar 8,213 sumur dengan kapasitas 72,02 m3/detik. Selain itu, berbagai bentuk tampungan air seperti bendungan, embung, situ, dan danau akan dioptimalkan.

Khusus untuk sektor pertanian yang terdampak kekeringan, Kementerian PUPR akan melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi di lahan seluas 412,541 hektare. Ini penting mengingat banyak lahan pertanian yang sangat bergantung pada pasokan air dari sungai.

Demikian informasi terkini tentang musim kemarau di Indonesia pada tahun 2023, beserta langkah-langkah antisipasi yang telah direncanakan oleh Kementerian PUPR. (*)