SUARA SEMARANG - Pro dan kontra terjadi saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dikabarkan akan menggelar konvoi arak-arakan Timnas Indonesia.
Para suporter Timnas Indonesia pun banyak mencari tahu perihal Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan berikut partai asal serta karir singkatnya.
Nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi jadi pembicaraan jelang laga FIFA Match Day antara Timnas Indonesia kontra palestina di gelora Bung Tomo.
Kabar rencana konvoi arak-arakan Timnas di Surabaya membuat netizen mencari tahu siapa yang akan menyelenggarakannya.
Banyak fans sepakbola tanah air yang tak sepakat dengan rencana Timnas diarak di Surabaya, bahkan sebagian sudah menyampaikan pada Ketum PSSI Erick Thohir.
Instagram Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun jadi sasaran, mereka meminta rencana Timnas diarak tak dilakukan.
"Plis pak jangan ada konvoi, lebay banget kesannya ini cuma mau pertandingan fmd bukan lagi jadi juara," @mfaizmw di akun Eri Cahyadi.
"Arak²an buat apa pak? , Timnas butuhnya dukungan dan doa , bukan keliling Surabaya !" @alldyyzz.
Bahkan sebagian diantaranya membuat tagar penolakan terhadap rencana arak-arakan Timnas di Surabaya #TOLAKARAKARAKAN14JUNI.
Baca Juga: Menuju Bhayangkara FC, Marselino Ferdinan Bisa Berpangkat Brigadir Polisi II
Terlepas dari itu semua, Eri Cahyadi memiliki profil sebagai Wali Kota yang dicintai warganya di Surabaya.
Salah satu buktinya saat memenangkan Pemilu dengan mendulang lebih dari 50 persen suara.
Eri Cahyadi sebelumnya adalah PNS di Kota Surabaya dan bahkan menjabat sebagai Kepala Bappeko Surabaya.
Pada pemilihan Wali Kota Surabaya ia diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang berpasangan dengan Armuji yang sebelumnya adalah ketua DPRD.
Dengan jabatan yang sebelumnya diemban, nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memang sudah tenar bagi warga setempat.
Namun, kali ini rencana yang dikabarkan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengarak Timnas Indonesia tuai banyak penolakan.
Fans Timnas menolerir jamuan makan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi namun bukan konvoi dan arak-arakan.***
Berita Terkait
-
Duet Amunisi Anyar Shin Tae Yong, PSSI Amini Eks Persib Bandung dan Program Baretti
-
Israel Iri Lihat FMD Indonesia vs Palestina? 10 Persen Tiket Menuju Rakyat Palestina
-
Erick Thohir "Titip" Pemain U-20 di Bhayangkara FC, The Guardian Tak Akan Degradasi?
-
3 Alasan Kiper Emil Audero Mulyadi Gabung Timnas Indonesia, Main di Serie B dan Titisan Buffon
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji