Mobil Listrik Jadi Kendaraan Dinas Polri Dalam Pengamanan KTT G20 Dan IKN

Penyelenggarakan KTT G20 merupakan titik awal bagi Polri untuk mengoperasikan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.

Dikutip Kantor Berita Antara, Polri pada saat G20 akan menjalankan fungsi dalam rangkaian kegiatan pengamanan dan pengawalan selama KTT G20 berlangsung pada 15-16 November di Denpasar, Bali

“Polri sudah menyiapkan rencana pengadaan kendaraan listrik, baik untuk pengamanan maupun pengawalan di G20,” kata Polri Irjen Jenderal Dedi Prasetyo, Kadiv. Humas Polri, Jumat ( 16/09/2022).

Selain itu, produk elektrifikasi juga digunakan oleh Polri di Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, Kalimantan Timur.

"Jumlahnya masih dihitung ulang dan disesuaikan dengan anggaran yang ada," kata Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Untuk tahap awal penggunaan kendaraan listrik sebagai operasi di KTT G20 ini, ia memperkirakan sekitar 50 persen kendaraan operasional Polri untuk keamanan dan pengawalan tamu resmi dan delegasi akan menggunakan kendaraan listrik.

"Untuk anggaran 2023, secara bertahap akan dianggarkan pengadaan kendaraan listrik di tingkat Polda, namun jumlahnya masih dalam perhitungan,” ujarnya

“Di Polda-Polda akan dilakukan upaya untuk membeli kendaraan listrik, hanya jumlah dan standarisasinya masih dihitung ulang oleh Asrena dan Aslog," tambah Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.

Selain pengadaan kendaraan listrik, yang terpenting adalah mempersiapkan infrastruktur. Dengan kata lain, di setiap polda dan polres, terutama yang bertipe metropolitan, akan disiapkan infrastrukturnya yakni stasiun pengisian listrik, karena untuk dapat mengisi daya mobil listrik, mobil listrik membutuhkan catu daya sebesar 7.000 watt listrik.

Baca Juga: Yang ditunggu tunggu 'Pemutihan' Pajak Kendaraan DKI Jakarta 2022

“Kalau misalnya Polri punya lebih dari satu kendaraan, maka bisa dihitung, untuk SPBU elektroniknya harus disiapkan terlebih dahulu,” ujarnya.

Kesiapan kendaraan listrik beserta infrastruktur ini akan dilakukan secara paralel atau bersamaan. Pada tahap awal, kendaraan listrik akan diprioritaskan untuk operasional Polri bagi pejabat utama Polri, baik di tingkat Polda maupun Mabes, serta kendaraan pengatur lalu lintas dan kendaraan patroli Sabhara.

"Tetap (pengadaan) bertahap", imbuhnya.